Kepolisian menangkap pengurus Khilafatul Muslimin beberapa jam sebelum mereka menyerahkan diri. Mereka disangka anti-Pancasila dan mengancam NKRI.

Pengamat terorisme dan pakar hukum menganggap langkah kepolisian dalam menangani Khilafatul Muslimin yang mengusung konsep khilafah kurang tepat. Pemerintah dan polisi semestinya mendekati secara persuasif.

Pengurus Khilafatul Muslimin membatalkan semua kegiatan eksternalnya setelah pemimpin mereka, Abdul Qadir Hasan Baraja, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan kabar bohong, provokasi, kegiatan separatis, dan anti-Pancasila. Kegiatan pengajian tetap berjalan.

Polisi mencokok Abdul Qadir Hasan Baraja, pemimpin Khilafatul Muslimin, sepekan setelah konvoi anggota organisasi itu mendapat sorotan masyarakat. Polisi menuduh Baraja menyebarkan provokasi, kebencian, dan kabar bohong untuk menjelekkan pemerintah. Padahal anggota jaringan Khilafatul Muslimin sudah rutin menggelar konvoi sejak empat tahun lalu. Yayasan dengan nama yang sama pun mendapat izin dari Kementerian Hukum dan HAM sejak 2014. Bahkan sayap pendidikan mereka di 18 wilayah sudah menerapkan kurikulum berbasis khilafah sejak 2006. Penangkapan Baraja, yang pernah keluar-masuk penjara karena kasus terorisme, dinilai tergesa-gesa.  

Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin menggunakan kurikulum berbasis khilafah sejak 2006. Aparat pemerintah ditengarai membiarkan organisasi ini leluasa beroperasi.

Polisi menangkap pemimpin Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja. Dianggap tergesa-gesa.

Pengurus Khilafatul Muslimin mengklaim kerap berkunjung ataupun dikunjungi aparat kepolisian setempat untuk melaporkan agenda organisasi. Pengurus mempertanyakan penangkapan pemimpin mereka dengan tuduhan penyebaran ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.

Pengamat terorisme menilai tidak ada unsur radikal dalam kampanye khilafah yang digelar kelompok Khilafatul Muslimin. Pemerintah semestinya mengajak kelompok ini berdiskusi soal konsep negara, terutama sistem demokrasi di Indonesia.

Santri Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah datang dari berbagai daerah. Mayoritas anak anggota Khilafatul Muslimin. 

Khilafatul Muslimin menolak disebut berniat mengubah sistem pemerintahan dan anti-Pancasila. Klaim kelompok ini diragukan dan dianggap naif.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Khilafatul Muslimin tidak terdaftar. Sistem dan kurikulum pengajarannya pun tidak diakui pemerintah. Sebaliknya, pengurus yayasan mengklaim sistem pendidikan di pesantren yang tersebar di 18 kabupaten dan kota itu merupakan yang terbaik di dunia. Alasannya, antara lain, pesantren telah menjalankan sistem khilafah, dipimpin seorang khalifah, dan dibiayai dari infak serta zakat orang tua siswa.

Khilafatul Muslimin memiliki sayap pendidikan Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah di banyak daerah. Kementerian Agama tak mengakui legalitas dan kurikulumnya. 

Setelah pemerintah melarang Hizbut Tahrir Indonesia dan ormas lain yang mengusung pendirian negara (khilafah) Islam, organisasi baru tampil lewat konvoi sporadis di sejumlah kota. Namanya Khilafatul Muslimin. Meski atributnya identik dengan cita-cita pendirian negara Islam, pengurus yayasan itu mengklaim hanya menangani pendidikan. Mereka pun menafsir ulang istilah khilafah sebagai forum berkumpulnya umat Islam. Tempo menelusuri jaringan organisasi yang didirikan mantan residivis kasus terorisme itu.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tetap mewaspadai gerakan Khilafatul Muslimin. Ditengarai berkamuflase lewat kegiatan sosial dan dakwah untuk mendirikan negara Islam.

Hasan Baraja sangat lekat dengan kelompok teror di Indonesia. Setelah dua kali dipenjara karena kasus terorisme, ia mendirikan Khilafatul Muslimin pada 1997.

BNPT dan Densus 88 Antiteror menganggap keberadaan Khilafatul Muslimin cukup membahayakan, walau belum bisa ditindak secara pidana. Pemimpin mereka pernah dipenjara karena kasus terorisme.