Sejumlah kementerian dan lembaga terbelah menyikapi program Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek 2022. Bappenas dan BPS menilai program ini penting untuk pemutakhiran data kependudukan. Sedangkan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kementerian Sosial berada di kutub berbeda. Jalan terjal menuju satu data.

Bappenas menepis tudingan yang menyebut Registrasi Sosial Ekonomi sebagai pemborosan. Lembaga itu mengklaim anggaran sensus sebesar Rp 4,17 triliun sebagai investasi untuk mencapai efisiensi belanja negara.

Menteri Dalam Negeri akan mengeluarkan surat edaran penerapan dan penegakan PeduliLindungi.