BP Jamsostek menepis tudingan mengenai dugaan salah kelola dana program Jaminan Hari Tua (JHT) yang menimbulkan risiko gagal bayar klaim.

Pemerintah memasang program JKP sebagai bantalan atas regulasi perpanjangan masa pencairan JHT yang ditolak oleh pekerja. Aturan teknis dan skema JKP yang belum jelas bisa menimbulkan persoalan baru.

Aturan baru tentang pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) setelah pensiun memantik penolakan buruh. Mereka mendesak pemerintah membatalkan ketentuan anyar itu karena dana tersebut merupakan hak pekerja. Sedangkan pemerintah berdalih bahwa aturan tersebut untuk mengembalikan JHT sebagai dana pada hari tua. Pengamat yakin masalah keuangan di BP Jamsostek menjadi salah satu pemicu lahirnya ketentuan yang menyandera tabungan pekerja tersebut.

Kebijakan baru pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT BP Jamsostek) dinilai akan berdampak positif pada pengelolaan dana investasinya.

Suara penolakan terhadap aturan baru pencairan dana Jaminan Hari Tua Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JHT BP Jamsostek) datang dari berbagai serikat pekerja. Mereka juga menyoroti program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang belum berjalan.

Mulai Mei nanti, pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) BP Jamsostek baru bisa dilakukan pada usia pensiun.