Narasi gerakan perlindungan HAM dibajak kepentingan politik dan populisme. Perlu mengembalikan relevansi gerakan HAM.

Pemerintah kerap tak sepenuhnya menjalankan rekomendasi Komnas HAM. Kasus Pulau Rempang menjadi contoh.

Kepolisian kerap tak menjalankan rekomendasi dari Komnas HAM. Kewenangan dan tidak adanya keberpihakan politik jadi masalah.

Pemerintah dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai persoalan HAM di Indonesia.  

Kasus pelanggaran HAM sepanjang 2022 banyak terjadi di sektor sumber daya alam. Kebijakan pemerintah justru dianggap memicu terjadinya konflik.

Kepolisian memastikan akan transparan dan tetap mengusut jika ada anggotanya yang terlibat dalam kasus kerangkeng di rumah mantan Bupati Langkat. Penyidikan dianggap terlalu lama karena penyelidikan sudah sejak Januari lalu.

Pemerintah berupaya merumuskan jawaban atas permintaan klarifikasi para pemegang amanat prosedur khusus Dewan HAM PBB. Ada empat kasus yang disorot pelapor khusus soal Papua.

Tiga Pelapor Dewan HAM PBB mengirim surat tuduhan dan permintaan klarifikasi kepada pemerintah Indonesia perihal situasi HAM di Papua. Komnas HAM menilai bukan soal jawaban ke PBB, melainkan upaya memastikan kondisi hak asasi di Papua yang seharusnya membaik. 

Pemerintah Indonesia menyiapkan jawaban tentang sejumlah isu di Papua dan Papua Barat. Memberikan penjelasan, bukan meng-counter.

Tujuh belas tahun berlalu, dalang pembunuhan pejuang hak asasi manusia Munir Said Thalib belum juga terungkap. Janji Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kasus ini tak kunjung terealisasi. Seratus lebih tokoh nasional dan pegiat HAM menagih janji Jokowi itu. Sulit terbongkar karena otak pembunuhan justru sedang duduk di lingkaran kekuasaan.