KPK ikut memantau pelaksanaan Regsosek 2022. Lembaga itu telah bertemu dengan perwakilan dari tujuh kementerian dan lembaga.  

Pembaruan data kependudukan dan kemiskinan oleh sejumlah lembaga berlangsung tumpang-tindih. Setelah Kementerian Sosial memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial setiap bulan, belakangan BPS juga menggelar sensus Registrasi Sosial Ekonomi. Pada saat yang sama, BKKBN memutakhirkan basis data keluarga miskin ekstrem. Bertolak belakang dengan program satu data pemerintah serta berpotensi memboroskan anggaran negara. 

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI, mengaitkan masih tingginya prevalensi stunting dengan konsumsi rokok di keluarga miskin.

Berbagai program pemerintah untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dilakukan dari tahun ke tahun. Program ini tidak tepat sasaran lantaran database penduduk miskin tidak diperbarui.

Pemerintah berupaya menekan angka kemiskinan ekstrem pada 2024. Action plan harus jelas.

Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Semakin mencekik kelompok masyarakat miskin.

Inflasi tinggi akibat kenaikan harga energi dan pangan global berpotensi menjerumuskan semakin banyak warga Indonesia ke bawah garis kemiskinan. Masyarakat lapisan bawah akan menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pemerintah mewaspadai inflasi yang tak terkendali dan mengandalkan bantuan sosial untuk mempertahankan daya beli penduduk miskin.     

Lonjakan inflasi dikhawatirkan mengerek angka kemiskinan di Indonesia. Jumlah masyarakat rentan miskin mencapai tiga kali lipat masyarakat yang tercatat berada di bawah garis kemiskinan.

Angka kemiskinan di Jakarta menurun. Namun ketimpangan pendapatan antara kelas atas dan kelas bawah di Jakarta meningkat. 

Target Jokowi untuk menghapus kemiskinan kronis pada 2024 masih fatamorgana. Perlu pembenahan data dan aturan yang mengikat kepala daerah dan lembaga lain.