Penghapusan belanja wajib di UU Kesehatan dianggap menyalahi komitmen global. Dikhawatirkan berdampak pada pelayanan di daerah.

RUU Kesehatan menghapus kewajiban pemerintah menyediakan 10 persen anggaran untuk kesehatan. Dampaknya bisa panjang.

Keterlibatan bank sentral dapat mengurangi beban biaya bunga yang harus dibayar pemerintah. Namun risiko lonjakan inflasi mengintai.  

Bengkaknya ongkos penanganan wabah memicu pemerintah melanjutkan siasat "gali lubang tutup lubang". Pemerintah dan Bank Indonesia kembali berbagi beban dalam membiayai penanganan pandemi Covid-19. Bank Indonesia akan membeli surat utang negara senilai Rp 215 triliun pada 2021 dan Rp 224 triliun pada 2022. Bank sentral mewanti-wanti agar uang segar tersebut tidak dipakai untuk urusan di luar kesehatan dan perlindungan sosial.

Pemerintah DKI Jakarta tahun ini mengalokasikan dana Rp 2,1 triliun untuk pos belanja tidak terduga (BTT). Anggaran tersebut sepenuhnya digunakan untuk penanganan wabah Covid-19. Namun saat ini anggaran yang tersisa tinggal 3 persen atau sekitar Rp 84 miliar. Padahal pemerintah tengah membutuhkan dana besar untuk mengatasi lonjakan jumlah kasus.