maaf email atau password anda salah
Sejumlah akademikus dan aktivis hak asasi manusia ragu akan komitmen calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, dalam menyelesaikan konflik Papua. Tanpa dialog dan gencatan senjata yang disertai dengan penarikan pasukan, pendekatan nonmiliter yang Andika sodorkan sebatas retorika. Eskalasi konflik belum mereda di Kiwirok, Pegunungan Bintang, sejak akhir bulan lalu.
Jenderal Andika Perkasa melaju sebagai calon Panglima TNI dengan bekal kekayaan jauh di atas rata-rata. Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini untuk pertama kalinya melaporkan harta kekayaannya senilai Rp 179,9 miliar—hampir tiga kali lipat kekayaan Jokowi yang berlatar belakang pengusaha. Pegiat antikorupsi meminta sang jenderal menjelaskan asal-usul hartanya yang sebagian diklaim sebagai hasil hibah tanpa akta tersebut.
Sejumlah anggota Komisi I DPR tidak akan mempermasalahkan dugaan keterlibatan calon Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, dalam kasus pembunuhan aktivis Papua, Theys Hiyo Eluay, serta soal harta kekayaan yang fantastis. Fokus pada program bagi kesejahteraan prajurit.
Presiden Joko Widodo akhirnya mengusulkan Jenderal Andika Perkasa ke DPR untuk mengisi jabatan Panglima TNI. Mengabaikan tradisi penggiliran antar-matra, Jokowi memilih bekas Komandan Pasukan Pengamanan Presiden yang kini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu. Pegiat antikorupsi dan hak asasi manusia masih mempertanyakan sumber kekayaan Andika serta rekam jejaknya ketika bertugas di Papua.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.