MANILA – Badan telekomunikasi Filipina memerintahkan perusahaan penyiaran terbesar, ABS-CBN Corp, untuk menghentikan operasinya kemarin. Hal ini terjadi setelah parlemen yang didominasi loyalis Presiden Rodrigo Duterte menolak memperbarui izin penyiaran ABS-CBN untuk 25 tahun mendatang. Izin jaringan penyiaran ini habis pada Senin lalu.
"Jika tidak ada izin dari Kongres sebagaimana diharuskan oleh undang-undang, jaringan penyiaran publik harus menghentikan berbagai operasi stasiun televisi dan radio mereka," demikian pernyataan Komisi Telekomunikasi Nasional Filipina (NTC), seraya menambahkan bahwa ABS-CBN memiliki waktu 10 hari untuk memberikan tanggapan.
Dalam sebuah pernyataan melalui stasiun radio DZMM semalam, manajemen ABS-CBN mengatakan akan mematuhi perintah tersebut dan bakal menghentikan operasi.
Keputusan itu menuai kecaman dari oposisi. Dalam pidatonya di Dewan Perwakilan Rakyat kemarin, anggota Kongres, Arlene Brosas, mengecam perintah itu sebagai "tindakan yang memberangus kebebasan pers".
Sementara itu, Danilo Arao, profesor jurnalisme dari Universitas Filipina, menuturkan keputusan itu mencerminkan minimnya independensi NTC sebagai badan pemerintah di bawah kantor presiden.
Duterte telah berulang kali mengancam akan memblokir pembaruan izin penyiaran ABS-CBN, setelah jaringan tersebut membuatnya marah selama pemilihan presiden 2016 dengan menolak mengudarakan iklan kampanyenya.
AL JAZEERA | SITA PLANASARI AQUADINI
