TOKYO - Pemerintah Jepang kemarin mengumumkan bahwa akan memperketat langkah-langkah prosedur keimigrasian. Hal ini menjadi respons resmi pertama Jepang setelah mantan bos Nissan, Carlos Ghosn, kabur dari negara itu dan mendarat di Libanon.
Menteri Kehakiman Masako Mori mengatakan kepergian Ghosn "tampaknya ilegal" dan sangat disesalkan. Dia berjanji akan melakukan penyelidikan menyeluruh dan mengatakan pihak berwenang telah mengeluarkan pemberitahuan internasional (red notice) untuk penangkapannya.
"Saya telah menginstruksikan Badan Layanan Imigrasi untuk berkoordinasi dengan agen terkait untuk lebih memperketat prosedur keberangkatan," katanya, seraya menambahkan bahwa pelepasan jaminan Ghosn tidak dibenarkan, dan bahwa pengadilan telah mencabut jaminannya, kemarin.
Kendati demikian, masih belum jelas apa yang mungkin dilakukan Jepang untuk membawanya kembali. Terlebih, Jepang hanya memiliki perjanjian ekstradisi dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan, yang berarti mungkin sulit untuk mengembalikan Ghosn dari Libanon.
Libanon minggu ini menyatakan telah menerima surat perintah penangkapan Interpol untuk Ghosn. Mereka menegaskan bahwa dia memasuki negara itu secara legal. Ghosn mengungkapkan bahwa dia melarikan diri dari sistem peradilan yang dia klaim "dicurangi" di Jepang. Mantan orang nomor satu Nissan Motor dan Renault itu ditangkap di Tokyo pada November 2018 dan menghadapi berbagai tuduhan pelanggaran keuangan, yang telah ia bantah.
REUTERS | WAWAN PRIYANTO