JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta agar proyek-proyek infrastruktur tidak semuanya dikerjakan badan usaha milik negara (BUMN). Pekerjaan proyek bisa dilakukan dengan melibatkan swasta, pengusaha lokal, dan pengusaha kecil-menengah. "Saya yakin semangat kolaboratif kita mampu mengatasi ketertinggalan pembangunan infrastruktur," ujarnya, kemarin.
Jokowi mengeluhkan kuatnya dominasi BUMN dalam menggarap proyek infrastruktur. "Dari proyek yang besar-besar sampai kecil-kecil, sering kali bukan hanya melibatkan anak BUMN, tapi juga sampai ke cucu-cucu BUMN," kata dia.
Menurut Jokowi, fokus pembangunan infrastruktur adalah memperlancar konektivitas di sepanjang rantai pasok, yang menghubungkan pasar dengan sentra produksi rakyat, misalnya pertanian, perikanan, serta industri, termasuk di dalamnya usaha mikro, kecil, dan menengah. Presiden ingin infrastruktur yang dibangun memberikan dampak terhadap indeks performa logistik serta peningkatan daya saing produk-produk ekspor.
Dalam rapat, Jokowi juga menyampaikan akan meneruskan pembangunan modernisasi moda transportasi massal, seperti mass rapid transit, light rail transit, dan kereta cepat, di kota-kota besar. Hal ini bertujuan agar sistem transportasi di kota besar makin efisien, ramah lingkungan, dan terkoneksi secara menyeluruh.
Mengenai pembiayaan, Jokowi mengatakan tidak mungkin semua infrastruktur dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Karena itu, pemerintah menawarkan model pembiayaan kreatif, seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (PINA).
FRISKI RIANA
