Alasan Ikut Demonstrasi Mahasiswa

Mahasiswa mempunyai peran penting dalam politik Indonesia sepanjang sejarah. Namun penelitian mengenai apa yang memotivasi mahasiswa untuk ikut dalam sebuah gerakan serta bagaimana kurikulum universitas berkontribusi (atau tidak berkontribusi) terhadap gerakan mahasiswa masih terbatas.

Riset terbaru saya, yang menggali motivasi mahasiswa dalam mengikuti aksi Gejayan Memanggil pada 2019, menunjukkan kurikulum di kampus tidak terlalu berpengaruh dalam memotivasi mahasiswa untuk ikut gerakan yang bertujuan membela hak mereka sendiri atau merespons situasi politik.

Gejayan Memanggil merupakan aksi mahasiswa terbesar di Yogyakarta setelah reformasi 1998. Lebih dari 5.000 mahasiswa dan aliansinya bergabung dalam aksi tersebut untuk menuntut beragam produk legislasi yang bermasalah karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang akan mengakhiri masa jabatannya sedang “kejar setoran”.

Dalam riset ini, saya melakukan survei terhadap 169 mahasiswa peserta aksi, wawancara dengan pengurus fakultas dan koordinator program sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, tiga kali focus group discussion (FGD) secara online dengan 5-7 peserta pada setiap sesi, serta studi dokumen terhadap kurikulum di departemen yang berkaitan dengan isu politik dan gerakan sosial (Departemen Ilmu Politik/Ilmu Pemerintahan/Ilmu Politik dan Pemerintahan) di tujuh universitas di seluruh Indonesia.

Riset saya ini justru menunjukkan persepsi mahasiswa sebagai “agen perubahan” merupakan faktor terpenting dalam keputusan mahasiswa untuk ikut aksi protes, bukan kurikulum universitas.

Aksi mahasiswa menentang RKUHP di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Bandung, 30 Juni 2022. TEMPO/Prima Mulia

Persepsi ‘Agen Perubahan’ sebagai Motivasi Utama

Hasil survei menunjukkan dorongan utama keterlibatan mahasiswa dalam aksi jalanan adalah mereka yakin bahwa mereka merupakan agen perubahan dan bagian dari kekuatan moral, bukan gerakan politik yang dirancang secara sistematis.

Persepsi ini ternyata ditentukan juga oleh angkatan. Hasil analisis menunjukkan mahasiswa baru atau angkatan muda semakin meyakini kebenaran persepsi ini.

Mereka berada pada tahun pertama atau kedua masa perkuliahan sehingga baru mengorientasikan diri pada kehidupan baru dan bersemangat dengan hal-hal baru dalam kehidupan perkuliahan, termasuk bergabung dalam aksi protes yang diorganisasi oleh kakak tingkatnya. Hal ini menunjukkan kurikulum belum berdampak pada pandangan dan sikap politik mereka.

Sampai Sejauh Mana Dampak Kurikulum?

Pendapat yang menyatakan kurikulum di universitas memotivasi partisipasi dalam gerakan mahasiswa umumnya berangkat dari pandangan bahwa kurikulum memiliki peran tambahan selain untuk belajar.

Peneliti di bidang pendidikan, seperti Michael W. Apple dari University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat, berargumen bahwa peran kurikulum di universitas tidak sebatas pada aktivitas pembelajaran, tapi juga memiliki tujuan ideologis dan politik dalam membentuk karakter manusia.

Baca: Menguatkan Gerakan Mahasiswa

Reformasi di bidang pendidikan yang berkaitan dengan kurikulum juga memiliki nilai ideal, yakni mendorong peserta didik membentuk kewargaan serta meresapi nilai demokrasi dan multikulturalisme.

Penelitian Dennis Fung dan Angie Su, peneliti dari Hong Kong, menemukan pengenalan kurikulum baru bernama liberal studies pada 2009 melatarbelakangi aksi turun ke jalan Umbrella Protest yang dilakukan mahasiswa di sana pada 2014.

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) saat melaksanakan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, 16 Oktober 2020. Tempo/Hilman Fathurrahman W

Kurikulum baru tersebut menekankan beberapa kata kunci, seperti “keadilan sosial” dan “kredibilitas pemerintah”, yang juga menjadi kata kunci yang muncul selama aksi turun ke jalan. Di sini kita melihat bagaimana kurikulum menjadi kunci gerakan mahasiswa dan siswa di Hong Kong.

Sementara itu, di Indonesia, hasil studi dokumen terhadap kurikulum di departemen yang berkaitan dengan isu politik dan gerakan sosial di tujuh universitas, yaitu Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Universitas Andalas di Sumatera Barat, Universitas Nusa Cendana di Nusa Tenggara Timur, Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Jenderal Sudirman di Jawa Tengah, Universitas Brawijaya di Jawa Timur, serta Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, menunjukkan memang terdapat beberapa mata kuliah yang mengasah sensitivitas mahasiswa terhadap isu-isu sosial dan politik.

Universitas Gadjah Mada memiliki mata kuliah Pengantar Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kewarganegaraan, yang merupakan mata kuliah wajib pada semester I. Gender dan Politik merupakan mata kuliah pilihan di Universitas Andalas dan Universitas Brawijaya. Sementara itu, Departemen Politik dan Pemerintahan di Universitas Nusa Cendana menawarkan kelas bertajuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Gerakan Sosial dan Politik Identitas, serta Politik Agraria.

Namun, karena sebagian besar mata kuliah yang ditawarkan lebih berorientasi pada pengetahuan, mata kuliah itu hanya memberikan sedikit kontribusi terhadap kepekaan mahasiswa. Contohnya, karena mahasiswa hanya tahu sedikit tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, mereka tidak pernah benar-benar terlibat dalam kegiatan sosial di luar kelas.

Aspek lain yang tak kalah penting sebenarnya adalah metode pembelajaran. Kalau perkuliahannya bersifat normatif, sulit bagi mahasiswa menginternalisasi nilai secara utuh. Buktinya, dari hasil FGD, mahasiswa menyampaikan, meskipun mata kuliah Pancasila bersifat wajib, perkuliahan sangat normatif dan tidak banyak membantu mereka secara praktis bagaimana caranya menjadi active citizens.

Beberapa dosen mendorong mahasiswa terlibat kegiatan aksi sebagai bagian dari pembelajaran. Di Fisipol UGM, contohnya, Departemen Ilmu Politik serta Departemen Hubungan Internasional menawarkan mata kuliah Kajian Konflik dan Perdamaian, yang mendorong mahasiswa mengikuti demonstrasi untuk mempelajari praktik-praktik perdamaian yang digunakan pegiat aksi.

Kita dapat melihat di sini bahwa, meskipun siswa belajar tentang gerakan sosial, mata kuliah tidak secara otomatis membantu mereka mempelajari cara mengatur atau melakukan aksi. Materi kuliah tidak memfasilitasi siswa memposisikan dirinya sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya melalui gerakan kolektif. Pengetahuan mereka masih sebatas pengetahuan dan tidak ditransformasikan menjadi nilai-nilai yang terinternalisasi.

Jadi, meskipun beberapa mata kuliah di universitas berpotensi menumbuhkan semangat aktivisme, hubungan antara aktivitas politik mahasiswa dan kurikulum studi tetap terbatas. Hasil penelitian saya ini memperlihatkan bahwa persepsi mahasiswa sebagai agen perubahan masih menjadi motivasi utama di balik keputusan mahasiswa mengikuti aksi, khususnya mereka yang belum banyak terlibat dalam gerakan mahasiswa.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh salah satu peserta FGD yang menyebutkan, bagi dia, ikut aksi turun ke jalan adalah bagian dari tugasnya sebagai mahasiswa:

“Saya masih ingat ketika kami berbaris dan berjalan, kami melewati sebuah proyek bangunan. Para pekerja berteriak memberikan semangat kepada kami. Saya merasa terharu dan merasa ikut aksi ini merupakan sesuatu yang memang harus saya lakukan.”

---

Artikel ini ditulis oleh Amalinda Savirani, dosen ilmu politik dan pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Terbit pertama kali di The Conversation.