SebelumnyaOpini 1/1 Selanjutnya

Opini

Merombak Ketidakadilan Sistem Pangan

Khudori, penulis buku Ironi Negeri Beras, menunjukkan betapa rapuh dan tak adilnya sistem pangan dunia, termasuk Indonesia. Korporasi multinasional menggunakan sebagian besar lahan dan energi, tapi hanya menopang 30 persen pangan masyarakat.

Edisi, 18 November 2021

Oleh: Tempo

Ilustrasi: Tempo/Kendra Paramita

- Sistem pangan dunia kini rapuh, tak adil, dan tak berkelanjutan.
- Makanan yang melimpah tidak mengalir ke mulut yang memerlukan, melainkan ke yang berduit. .
- Saatnya pemerintah mengubah sistem pangan yang rapuh dan tak adil ini.

Khudori
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia dan penulis buku Ironi Negeri Beras

Pandemi Covid-19 menyingkap banyak kelemahan. Salah satunya adalah kenyataan bahwa sistem pangan dunia, termasuk Indonesia, tak siap menghadapi guncangan. Ketika pandemi menerjang, semua negara didera kepanikan. Karantina dan kebijakan sejenis membuat arus barang dan jasa terhambat. Covid-19 yang merayap secara eksponensial berbuah panic buying, kebijakan menyet

...

Silakan berlangganan untuk membaca keseluruhan artikel ini.

Mulai dari

Rp. 58.000*/_Bulan

Berlangganan

✔

Akses tak terbatas di situs web dan mobile Tempo

✔

Aplikasi Tempo Media di Android dan iPhone

✔

Podcast, video dokumenter dan newsletter

✔

Arsip semua berita Majalah Tempo sejak terbit 1971 dan Koran Tempo sejak edisi perdana 2001

Register di sini untuk mendapatkan 5 artikel premium gratis. Jika sudah berlangganan, silakan login

#Krisis Pangan #Kelaparan #Pangan | Ketahanan Pangan #Emisi Karbon

SebelumnyaOpini 1/1 Selanjutnya

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 15.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0811-8287-002 | 0882-1030-2525 | 0882-2580-2626 |0881-6828-348 | Senin - Minggu : Pkl 09.00 - 17.00 WIB

Komentar

Berita Lainnya

Cover Story

Bukan Penyusup Biasa

Polisi antiteror menangkap tiga orang yang mereka sebut penggalang dana jaringan Jamaah Islamiyah. Salah seorang di antaranya aktif di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pemerhati terorisme mengingatkan agar organisasi Islam resmi seperti MUI memperketat penyaringan calon pengurus agar tak mudah disusupi kelompok radikal.

18 November 2021

Berita Utama

Salin Rupa Jejaring Jamaah Islamiyah

Jamaah Islamiyah diduga memanfaatkan organisasi legal untuk mendukung agenda mereka. Mereka menyusup ke berbagai lembaga, termasuk Majelis Ulama Indonesia.

18 November 2021

Berita Utama

Tiga Serangkai Pengatur Dana Jamaah Islamiyah

Ahmad Zain, Farid Ahmad Okbah, dan Anung Al-Hamat diduga sebagai pengelola dana Jamaah Islamiyah yang terkumpul lewat lembaga amil zakat. Nama ketiganya muncul dari pengembangan kasus Para Wijayanto, pimpinan Jamaah Islamiyah.

18 November 2021

Berita Utama

Mengejar Jaringan Dana Teror Kotak Amal

Densus 88 Antiteror menangkapi anggota Jamaah Islamiyah yang diduga terlibat pengumpulan dana teror melalui kotak amal. Mereka memanfaatkan Lembaga Amil Zakat Baitul Mal Abdurrahman Bin Auf.

18 November 2021

Editorial

Kecolongan Memalukan Majelis Ulama

Masuknya seorang tersangka terorisme ke dalam jajaran pengurus MUI adalah tamparan keras buat lembaga tersebut. Ini menjelaskan mengapa MUI makin konservatif.

18 November 2021

Opini

Merombak Ketidakadilan Sistem Pangan

Khudori, penulis buku Ironi Negeri Beras, menunjukkan betapa rapuh dan tak adilnya sistem pangan dunia, termasuk Indonesia. Korporasi multinasional menggunakan sebagian besar lahan dan energi, tapi hanya menopang 30 persen pangan masyarakat.

17 November 2021

Ekonomi dan Bisnis

Membuka Diri dengan Jalur Vaksinasi

Singapura ada kemungkinan menjadi negara pertama yang menjalankan skema jalur vaksinasi dengan Indonesia.

18 November 2021

Ekonomi dan Bisnis

Berlomba Buka Pintu tanpa Karantina

Inggris tidak lagi mewajibkan tes PCR bagi wisatawan dalam skema kedatangan bebas karantina. Pelancong dapat memilih tes lain yang biayanya lebih murah.

17 November 2021

Ekonomi dan Bisnis

Menahan Impor Tekstil dengan Bea Masuk

Kebijakan bea masuk terhadap produk pakaian dan aksesori pakaian akhirnya diterapkan. Pelaku berharap aturan baru ini dapat membangkitkan industri tekstil dan industri produk tekstil dalam negeri yang terpuruk selama 12 tahun terakhir.

18 November 2021

Ekonomi dan Bisnis

Giliran Importir Fashion Global Menjerit

Importir produk fashion global khawatir pemberlakuan bea masuk alias safeguard produk busana bakal menghantam usaha mereka. Pemerintah beralasan, aturan ini bakal meningkatkan daya saing produk busana lokal.

18 November 2021

Ekonomi dan Bisnis

Atur Ulang Pinjaman Daring

OJK bakal menyempurnakan regulasi industri pinjaman online, khususnya pada aspek-aspek perlindungan konsumen dan kelembagaan. Pegawai perusahaan pinjaman online wajib mengikuti sertifikasi.

18 November 2021

Ekonomi dan Bisnis

Nasabah UMKM Dominasi Pinjaman Daring

Pertumbuhan pendanaan sektor produktif oleh industri pinjaman online kian tinggi di tengah kondisi pandemi Covid-19. Mayoritas pembiayaan disalurkan kepada segmen UMKM yang belum terlayani perbankan dan jasa keuangan lainnya.

18 November 2021

Metro

Efektivitas Sumur Resapan Dipertanyakan

DPRD berencana menghapus anggaran untuk proyek sumur resapan. Drainase vertikal dinilai tak signifikan mencegah banjir.

18 November 2021

Metro

Karena Sumur Dianggap Ampuh Serap Hujan

Pemerintah Jakarta optimistis mampu menuntaskan target pembangunan drainase vertikal di Ibu Kota.

18 November 2021

Metro

Mengalir ke Mana Dana Hibah

Pemerintah Kabupaten Bogor membantah ada kerugian negara dalam penggunaan dana hibah sebesar Rp 23 miliar.

17 November 2021

Nasional

Babak Akhir Harmonisasi Regulasi Eks Pegawai KPK

Pengangkatan 57 eks pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara di kepolisian menunggu hasil harmonisasi aturan. Mantan pegawai komisi antirasuah itu akan bergabung di unit baru.

18 November 2021

Nasional

Eks Pegawai KPK Gugat Transparansi Data

Mantan pegawai KPK tetap berupaya menguak janggalnya tes wawasan kebangsaan penyebab mereka dipecat. KPK diminta membuka data-data seleksi sebagai bagian keterbukaan informasi publik.

18 November 2021

Ragam

Mengendalikan Covid-19 Menjelang Libur Panjang

Kepatuhan memakai masker dan menjaga jarak meningkat.

17 November 2021

Ragam

Kendali Ditingkatkan Menjelang Tutup Tahun

Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pengendalian Covid-19 menjelang libur akhir tahun.

17 November 2021

Info Tempo

Satu Dekade Maybank Marathon

Lomba lari bertaraf internasional ini digelar virtual menggunakan teknologi digital sebagai sumber penilaian.

18 November 2021

Info Tempo

Kolaborasi Hadirkan Perawatan Lengkap

Produk Rhodex asal Korea Selatan dihadirkan melalui Martha Tilaar Spa untuk memaksimalkan pelayanan kepada beauty enthusiast.

18 November 2021

Info Tempo

DPRD Makassar Gelar Paripurna Jawaban Walikota Atas Pandangan Fraksi Soal Ranperda APBD 2022

Beberapa hal yang dijelaskan yaitu, inovasi layanan dukcapil berbasis online, terkait data terpadu UMKM meningkatkan perekonomian.

9 Desember 2021

Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.