Masalah Persetujuan Presiden dalam Pembentukan Peraturan
Kewajiban persetujuan presiden atas rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga menimbulkan masalah. Mengapa tidak membentuk lembaga khusus untuk mengharmoniskan peraturan?
arsip tempo : 171416564097.
Antoni Putra
Peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Dalam peraturan tersebut, setiap rancangan peraturan yang diprakarsai oleh kementerian/lembaga harus mendapat persetujuan lebih dulu dari presiden sebelum disahkan.
Layaknya peraturan perundang-undangan pada umumnya
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
