Usman Hamid
Pendiri Public Virtue dan dan Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merencanakan belanja senjata sebesar Rp 1.750 triliun lewat Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) 2020-2024. Hal itu dituangkan dalam usulan Kementerian Pertahanan kepada Presiden Joko Widodo melalui Rancangan Peraturan Presiden tentang Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. Rencana Prabowo itu mengejutkan dan mengkhawatirkan.
Indonesia tentu membutuhkan alat utama sistem senjata (alutsista) yang ideal. Kebutuhan ini dituangkan dalam rencana pembangunan Minimum Essential Force (MEF) alias Kekuatan Pertahanan Minimum (KPM) sejak 2010. Pada waktu itu Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menegaskan bahwa program KPM merupakan bagian dari transformasi pertahanan nasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuangkan agenda pembangunan MEF melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. KPM I (2005-2013), KPM II (2014-2019), dan KPM III (2020-2024) secara berturut-turut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan satuan tempur (striking force), satuan siaga (standby force), dan satuan penjaga perdamaian (peacekeeping force).
Dengan KPM, pemerintah menaikkan anggaran pertahanan secara drastis. Anggaran pertahanan pada 2010-2018, misalnya, mengalami kenaikan 250 persen, dari Rp 48,9 triliun menjadi Rp 107,6 triliun. Pemerintah bahkan sempat mengalokasikan dana sebesar Rp 471 triliun untuk program MEF 2010-2024 (Imparsial, 2019).
Rencana Prabowo kali ini akan membuat anggaran pertahanan habis dalam waktu 2,5 tahun. Yang juga mengejutkan adalah sumber pendanaannya yang berasal dari utang luar negeri. Sumber pendanaan kredit ekspor itu dikabarkan berasal dari Qatar. Hal ini akan kian menambah jumlah utang luar negeri Indonesia yang nyaris menembus Rp 6.000 triliun.
Mengapa tiba-tiba muncul sebuah rencana belanja senjata yang fantastis? Bukankah selama ini telah ada penganggaran sektor pertahanan yang memadai, khususnya untuk belanja senjata? Bagaimana sebenarnya tata kelola soal pengadaan senjata di Indonesia? Bagaimana pemerintah memperbaiki masalah ini?
Sarat Masalah
Wajar jika pengadaan senjata selalu mendapat sorotan. Sektor yang satu ini telah lama ditengarai mengandung banyak masalah dan karena itulah kita perlu memastikan adanya keterbukaan dan kontrol atas pengadaannya agar tidak terjadi korupsi hingga penggunaannya nanti tidak melanggar hak asasi manusia.
Tanpa keterbukaan, jelas akan terjadi korupsi. Mengapa keterbukaan sangat diperlukan? Pertama, Indonesia perlu meningkatkan indeks nilai sektor pertahanan pemerintah dari Transparency International yang berada pada peringkat "D", yakni memiliki risiko korupsi tinggi. Kedua, hal ini tentu saja untuk memenuhi rasa keingintahuan masyarakat dan memastikan tidak adanya korupsi yang merugikan negara, tidak menggagalkan pencapaian postur ideal angkatan bersenjata, dan tidak menimbulkan korban kembali.
Dari observasi selama ini, setidaknya terdapat tiga masalah pengadaan senjata di Indonesia. Pertama, pengadaan senjata selama ini diwarnai praktik percaloan, yang muncul sejak masa pemerintahan SBY hingga Jokowi. Sebut saja kasus pembelian helikopter yang menyeret Gubernur Aceh ke penjara hingga pengadaan alutsista periode 2010-2014 sebesar US$ 12 juta yang menyeret Brigadir Jenderal TNI Teddy Hermayadi ke bui. Skandal-skandal ini belum termasuk dugaan skandal pesawat Sukhoi pada 2012 hingga pembelian rudal MLRS dari Brasil dan pembelian tank Leopard.
Sinyalemen adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menguat dalam rencana pembelian senjata oleh Prabowo. Dalam surat tertanggal 16 Desember 2020, Menteri Prabowo menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan telah membentuk sejumlah perusahaan, seperti PT Teknologi Militer Indonesia. Di suratnya, Prabowo juga menjelaskan bahwa para eksekutif perusahaan tersebut diangkat langsung oleh dirinya, terutama Mayor Jenderal Purnawirawan Glenny Kahuripan dan Harsusanto.
Perusahaan ini ditengarai sebagai bisnis swasta yang tidak bonafide, dikelola oleh salah seorang pengurus Partai Gerindra, dan ditunjuk karena faktor kedekatan pribadi dengan Prabowo. Perusahaan ini ada kemungkinan akan memperoleh komisi senilai 5 persen dalam perdagangan senjata global.
Perusahaan yang ditunjuk Prabowo ini tampaknya didukung penuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Apalagi kedekatan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri semakin terlihat dalam pembuatan patung berkuda dan penganugerahan gelar profesor dari Universitas Pertahanan.
Pertanyaan sederhana masyarakat adalah apakah boleh sebuah perusahaan baru mendapat proyek yang besar? Tentu tidak. Semestinya ada pertimbangan kebonafidean, yakni pengalaman sukses mereka dalam melakukan pengadaan senjata bernilai tinggi.
Potensi terjadinya korupsi sangat besar, apalagi di tengah situasi pemberantasan korupsi di era Jokowi yang tengah melemah seiring dengan melemahnya institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika terjadi korupsi, bisa terjadi pembelian senjata berkualitas rendah, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian material yang lebih besar.
Yang akan rugi adalah negara. Dampaknya bisa sangat mematikan bagi masyarakat ataupun prajurit TNI sendiri. Sebagai contoh, tragedi tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 baru-baru ini adalah tanda kuat betapa fatal dampak ketidakberesan dari pengadaan kapal selam buatan Jerman berusia 44 tahun ini dan juga kondisi umum alutsista di Indonesia. Tragedi ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki mekanisme pengadaan alutsista Indonesia.
Praktik percaloan ini rentan terjadi karena Prabowo tampak memaksa untuk membelanjakan anggaran yang besar hingga 2024. Ini tahun politik karena dia diperkirakan kembali maju sebagai calon presiden dalam pemilihan umum.
Kedua, pada saat bersamaan, banyak pesawat angkut, pesawat latih, pesawat tempur, kapal perang, dan tank tempur yang dioperasikan oleh TNI ternyata belum siap tempur atau memiliki kesiapan tempur (combat readiness) yang rendah. Contohnya, empat pesawat Sukhoi baru bisa digunakan untuk latihan dan menyiapkan penerbang andal. Di antara pesawat tempur yang ada, mungkin baru F5 dan F16 yang dilengkapi dengan persenjataan.
Padahal, dari perspektif ancaman pertahanan eksternal, Indonesia jelas memiliki tantangan geopolitik strategis yang tidak ringan. Terdapat potensi konflik terbuka di Laut Cina Selatan dan dinamika rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan Cina, yang membuat Indonesia harus siaga menanggung benturan di antara dua kekuatan besar tersebut. Hal ini membutuhkan kesiapan dan ketersediaan alutsista yang baik.
Ketiga, laporan belanja pertahanan masih bermasalah. Anggaran belanja pertahanan memang baru 0,8 persen dari produk domestik bruto negeri ini. Namun, dengan jumlah yang kecil ini saja, laporan Kementerian Pertahanan masih bermasalah, dari ketaatan pada prosedur baku, risiko penyalahgunaan anggaran, hingga buruknya dokumentasi perjalanan dinas (Husodo 2019).
Ketiga masalah ini harus dipecahkan sebelum menambah anggaran. Tanpa hal itu, proposal tambahan dana Rp 1.700 triliun itu seperti menuang air ke ember bocor, sulit untuk merealisasi alat pertahanan dan keamanan yang kuat serta sesuai dengan tantangan global abad ke-21.
Kontrol Hak Asasi atas Senjata
Selain keterbukaan, diperlukan adanya sebuah kontrol yang ketat atas pengadaan senjata dan penggunaannya. Di kalangan ahli hak asasi manusia, terdapat beragam pandangan atas pengadaan dan penggunaan senjata militer. Sebagian menyerukan larangan total atas senjata, baik untuk jenis khusus, seperti drone atau nuklir, maupun yang lebih umum. Sebagian menilai penggunaan senjata dapat dibenarkan menurut hukum internasional untuk membela diri dan melindungi warga negara.
Amnesty International mendukung pandangan kedua dan telah lama ikut menyuarakan pentingnya kontrol atas perdagangan senjata. Dasarnya adalah karena negara memiliki wewenang untuk menggunakan senjata guna memastikan bahwa kehidupan, kebebasan, dan integritas fisik warga negaranya dilindungi dari serangan militer eksternal atau ancaman langsung terhadap kehidupan selama operasi penegakan hukum internal.
Wewenang ini didasari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menggariskan bahwa semua negara memiliki hak yang sah untuk membela diri. Namun wewenang ini diikuti dengan kewajiban yang mengharuskan negara menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Dengan kata lain, hak-hak ini datang dengan tanggung jawab hukum dan moral internasional untuk mengontrol dan membatasi proliferasi senjata.
Sebagai contoh, persenjataan militer yang mumpuni dapat digunakan untuk operasi pemeliharaan perdamaian internasional. Tentu saja, organisasi hak asasi, seperti Amnesty International, menekankan adanya kontrol yang lebih ketat pada pengerahan dan penggunaan militer, sehingga tidak memicu konflik bersenjata dan memperburuk penderitaan manusia di sebuah wilayah.
Kontrol sipil atas militer perlu dikuatkan, terutama untuk mengawasi adanya kemungkinan dana persenjataan tersebut dialihkan untuk mendukung agenda lainnya, seperti agenda politik 2024. Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat yang menggelar rapat tertutup saat membahas belanja senjata oleh Menteri Prabowo dengan alasan "rahasia negara" perlu mengubah rapatnya menjadi terbuka dan meminta Prabowo memberikan penjelasan publik mengenai rencana belanja senjata yang idealnya tidak berhenti tiga tahun ke depan. Jika pembahasannya masih tertutup dan di kemudian hari terjadi kembali penyimpangan, kita sebenarnya hanya tinggal menunggu skandal korupsi baru, senjata rongsokan bekas, tewasnya prajurit dalam operasi, hingga pelanggaran hak asasi baru di tahun-tahun mendatang.
Kita kini masih berada di tengah pandemi Covid-19, ekonomi yang lesu, turunnya kesehatan masyarakat, dan mundurnya demokrasi karena menyusutnya mutu ruang publik dan kekuatan oposisi parlemen. Di tengah situasi demikian, apakah belanja senjata adalah solusi yang kita butuhkan?
