maaf email atau password anda salah


Mobilisasi Dukungan Kepala Desa

Kepala desa gencar melakukan konsolidasi menjelang hari pemungutan suara. Arah dukungan ke Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud.

arsip tempo : 171422918639.

Kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyapa warga sekaligus memberikan arahan pada acara pertemuan optimalisasi peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se-Provinsi Jawa Tengah di Blora, Jawa Tengah, 18 Januari 2024. ANTARA/Yusuf Nugroho. tempo : 171422918639.

JAKARTA – Ratusan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, berkumpul di salah satu restoran di Kecamatan Parakan, Temanggung, Sabtu, 3 Februari lalu. Mereka menggelar rapat koordinasi untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Seorang pengurus organisasi kepala desa yang mengetahui rapat koordinasi tersebut mengatakan tujuan pertemuan itu adalah mengkonsolidasi pemenangan pasangan nomor urut dua di Temanggung. Tapi ia tidak mengetahui inisiator pertemuan tersebut. “Pertemuan mereka sudah tersebar di media sosial,” kata kepala desa ini, Rabu, 7 Februari lalu.

Tempo memperoleh dokumentasi ihwal kegiatan rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung tersebut. Dalam dokumentasi itu, terpampang spanduk berwarna latar biru muda. Spanduk itu bertulisan: “Rapat Koordinasi Kepala Desa Kab. Temanggung untuk Pemenangan Prabowo-Gibran 2024. Menjemput Indonesia Maju.” 

Ketua Asosiasi Kepala Desa Indonesia (Aksi) Didik Irawandi Simalungun mengetahui rapat konsolidasi kepala desa di Temanggung itu lewat media sosial. Ia lantas meminta konfirmasi kepada anggotanya di sana.  

“Saya pastikan tidak ada anggota Aksi yang ikut dalam pertemuan tersebut,” kata Didik, Rabu kemarin. 

Sekretaris Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Sentot Rudi juga mengaku tidak mengetahui inisiator pertemuan kepala desa di Temanggung tersebut. Meski memiliki basis keanggotaan yang besar di Jawa Tengah, Sentot memastikan tidak ada anggota Papdesi di Temanggung yang mengikuti kegiatan tersebut. “Saya pastikan tidak ada anggota Papdesi di sana,” katanya.

Seorang pengurus asosiasi kepala dan perangkat desa lainnya mengatakan rapat koordinasi di Temanggung itu merupakan rentetan berbagai upaya kepala desa untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Upaya memenangkan pasangan nomor urut dua ini mulai digagas setelah silaturahmi nasional kepala desa di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 19 November tahun lalu.

Silaturahmi nasional ini digagas oleh Desa Bersatu—gabungan delapan organisasi kepala desa dan perangkat desa. Mereka adalah Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Aksi, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), Parade Nusantara, Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI), Pengurus Pusat PPDI, dan Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia (Kompakdesi).

Gibran dan sejumlah anggota tim pemenangan Prabowo-Gibran ikut menghadiri kegiatan ini. Awalnya silaturahmi tersebut dikemas dalam bentuk deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran. Tapi batal terlaksana setelah mendapat masukan dari berbagai pihak.

Kampanye calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, di Desa Gilirejo Baru, Miri, Sragen, Jawa Tengah, 1 Januari 2024. ANTARA/Mohammad Ayudha

Seorang pengurus organisasi di Desa Bersatu mengatakan kepala desa akan makin intens bergerak untuk memenangkan Prabowo-Gibran setelah Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menyepakati hasil pembahasan revisi kedua Undang-Undang Desa pada tingkat pertama, Senin lalu. “Kami akan memenangkannya di 53 ribu desa,” katanya.

Ia tak bersedia menceritakan strategi untuk memenangkan Prabowo-Gibran di desa. Sebab, gerakan mereka diupayakan sesenyap mungkin. Tapi dia mengatakan kepala desa sudah melakukan konsolidasi di 50 kabupaten/kota yang memiliki jumlah pemilih terpadat.  

Alasan mereka mendukung Prabowo-Gibran, selain faktor revisi kedua Undang-Undang Desa, adalah pasangan calon presiden-wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju itu juga mengakomodasi aspirasi kepala desa. Aspirasi mereka antara lain penambahan dana desa hingga perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Dua poin tersebut masuk bagian kesepakatan Baleg dan pemerintah saat pembahasan tingkat pertama revisi kedua UU Desa, Senin lalu. Kesepakatan lainnya, dana desa akan langsung disalurkan ke rekening desa tanpa perlu lagi melalui pemerintah daerah. Desa juga diberi kewenangan mengatur dana desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Jadi intinya Prabowo-Gibran paling relevan untuk mengakomodasi aspirasi kami,” kata pengurus organisasi kepala desa ini.

Ketua Umum Apdesi Surtawijaya dan Sekretaris Jenderal Apdesi Anwar Sadat belum menjawab pesan permintaan konfirmasi Tempo soal ini. Adapun Didik Irawandi Simalungun membantah tudingan bahwa organisasi di Desa Bersatu memobilisasi kepala desa untuk memenangkan Prabowo-Gibran. 

“Kami tidak pernah menerima dan menjalankan perintah seperti itu,” kata Didik.

Direktur Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Viva Yoga Mauladi; dan Wakil Ketua Umum TKN Prabowo-Gibran, Afriansyah Noor, belum menjawab permintaan konfirmasi Tempo soal ini. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Temanggung Roni Nefriyadi mengatakan lembaganya tengah menelusuri pertemuan kepala desa di Temanggung tersebut. Bawaslu akan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk dua kepala desa dari Kecamatan Parakan dan Bejen yang berpidato dalam acara tersebut serta pemilik warung makan.

“Kami sedang mengembangkan, apakah kegiatan itu dilaksanakan oleh tim kampanye atau pelaksana kampanye,” kata Roni, dua hari lalu

Ia mengatakan Undang-Undang Pemilihan Umum melarang tim kampanye ataupun pelaksana kampanye mengikutsertakan kepala desa dalam kegiatan kampanye pasangan calon presiden-wakil presiden.

Deklarasi mendukung capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, di Balai Desa Gerlang, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 7 Januari 2024. ANTARA/Harviyan Perdana Putra

Dukungan Kepala Desa ke Ganjar-Mahfud

Organisasi kepala desa tidak semua kompak mendukung Prabowo-Gibran. Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) cenderung mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.—pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan. Dalam berbagai acara, pengurus organisasi ini terang-terangan mendorong Ganjar sebagai calon presiden. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini merupakan Ketua Dewan Pembina Papdesi.

Sekretaris Jenderal DPP Papdesi Sentot Rudi mengakui sebagian besar anggotanya memang mendukung Ganjar-Mahfud. Tapi ia berdalih bahwa dukungan itu atas nama pribadi, bukan atas nama lembaga.

“Kalau soal dukungan, itu terserah masing-masing,” kata Sentot, kemarin. Ia pun meminta anggota Papdesi yang ingin mendukung salah satu pasangan calon presiden agar tidak membawa nama organisasi. 

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Imam Priyono, membenarkan adanya dukungan kepala desa ke pasangan nomor urut tiga. Tapi dukungan itu bersifat pribadi dari kepala desa. “Dukungan ini didapat karena kesamaan visi dan misi,” kata Imam. 

Ia menegaskan, TPN Ganjar-Mahfud tidak pernah mengarahkan kepala desa ataupun perangkat desa mendukung pasangan nomor urut tiga. 

Wakil Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar, Yusuf Martak, mengatakan kubu pasangan nomor urut satu membuka diri kepada semua pihak, termasuk kepala desa, yang ingin mendukung Anies-Muhaimin. Yusuf mengatakan Anies-Muhaimin memiliki rekam jejak, visi-misi, serta program kerja yang baik dan relevan untuk menyejahterakan desa. “Kami menyambut baik dukungan kepala dan perangkat desa,” katanya.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai mobilisasi kepala desa dan perangkat desa untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden akan berdampak buruk terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Posisi kepala desa dan perangkat desa yang berpihak akan merusak muruah pemilu yang seharusnya terlaksana secara bersih dan demokratis. “Yang paling berbahaya, terjadi politik transaksional,” kata Isnur.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, berpendapat serupa. Ia mengatakan kepala desa dan perangkat desa yang tidak netral akan mengakibatkan demokrasi makin terpuruk. “Jangan sampai karena kehausan kekuasaan malah membawa rakyat pada kesengsaraan,” katanya.

ANDI ADAM FATURAHMAN | ANTARA

Konten Eksklusif Lainnya

  • 27 April 2024

  • 26 April 2024

  • 25 April 2024

  • 24 April 2024


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan