Mendesak Kemendagri untuk Intervensi
Bupati Maluku Tenggara dilaporkan atas kasus kekerasan seksual. Penyelidikan harus tetap dilanjutkan meski laporan dicabut.
JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendorong Kementerian Dalam Negeri mengintervensi kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun. Sebab, Thaher adalah pejabat publik dan pemeriksaan terhadapnya memerlukan izin dari Kemendagri. “Saya akan meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera bersurat ke Kemendagri,” ujar Wakil Ketua LPSK, Livia
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini