PKB Kaji Peniadaan Jabatan Gubernur
PKB menilai biaya dan tenaga untuk pemilihan gubernur sangat besar. Tidak sebanding dengan kewenangan yang dimiliki gubernur.
JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah menyelesaikan kajian tentang peniadaan jabatan gubernur. Kajian itu akan diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas. "Sedang proses, sudah hampir siap diusulkan," kata Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis lalu.
Ada sejumlah alasan yang mendorong PKB membuat pengkajian tersebut. Salah satunya adalah pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini