Provinsi Baru Papua Dianggap Bukan Solusi
Sejumlah pegiat hak asasi manusia, perkumpulan gereja, dan peneliti mengkritik kebijakan pemekaran Papua. Konflik di Papua terus berlangsung dan tak peduli dengan adanya pembentukan provinsi baru.
arsip tempo : 170189501083.
JAKARTA – Sejumlah pegiat hak asasi manusia, perkumpulan gereja, dan peneliti mengkritik realisasi pemerintah dalam pemekaran Papua. Mereka menilai konflik terus berlangsung dan tak pernah surut, meski parlemen dan pemerintah mengklaim pembentukan daerah otonomi baru atau DOB di Papua bisa menjadi salah satu penyelesaian konflik dan pemerataan kesejahteraan.
Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, meng
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
