Provinsi Baru Papua Dianggap Bukan Solusi

Sejumlah pegiat hak asasi manusia, perkumpulan gereja, dan peneliti mengkritik kebijakan pemekaran Papua. Konflik di Papua terus berlangsung dan tak peduli dengan adanya pembentukan provinsi baru.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah), Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kanan), dan Wamendagri John Wempi Wetipo (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI membahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 29 Agustus 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis. tempo : 172687395122.

JAKARTA – Sejumlah pegiat hak asasi manusia, perkumpulan gereja, dan peneliti mengkritik realisasi pemerintah dalam pemekaran Papua. Mereka menilai konflik terus berlangsung dan tak pernah surut, meski parlemen dan pemerintah mengklaim pembentukan daerah otonomi baru atau DOB di Papua bisa menjadi salah satu penyelesaian konflik dan pemerataan kesejahteraan.

Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, meng

...