Setelah Surat Edaran Menteri Jadi Kontroversi
Dewan meminta Kementerian Dalam Negeri segera mensosialisasi surat edaran yang baru diterbitkan. Kontroversi muncul karena ada perbedaan pemahaman.
JAKARTA – Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami isi dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ. Ketidakpahaman itulah yang belakangan menimbulkan kontroversi. Karena itu, Dewan meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mensosialisasi surat edaran tersebut secara luas. Pengawasan juga dibutuhkan agar tidak terjadi penyimpangan.
“Surat edaran Mendagri tersebut hanya
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini