Bersiap Uji Publik Putusan Wadas

Koalisi akademikus menyiapkan eksaminasi atas putusan PTUN perihal surat keputusan Gubernur Jawa Tengah dalam proyek Bendungan Bener. Putusan dianggap tak membahas aspek substansi, melainkan formalnya saja.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (kiri), Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dan Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, memperlihatkan surat rekomendasi terkait kasus ricuh pengukuran lahan Wadas di Jakarta, 24 Februari 2022. ANTARA/Aditya Pradana Putra. tempo : 173077876316.

JAKARTA - Koalisi akademikus menyiapkan upaya eksaminasi alias pengujian atau pemeriksaan atas putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 482 K/TUN/2021. Putusan tersebut menyatakan menolak permohonan kasasi warga Desa Wadas atas Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener.

"Rencananya mengeksaminasi. Namun kami masih rapikan TOR atau kerangka acuan

...