PDI Perjuangan mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tapi tanpa mengubah jadwal pilkada 2024.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (kanan) menyerahkan syarat untuk mengikuti Pilkada 2020 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta, 4 Agustus 2020. ANTARA/Reno Esnir. tempo : 167988275684
JAKARTA – PDI Perjuangan membuka peluang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, syaratnya, revisi tersebut dilakukan tanpa mengubah jadwal pelaksanaan pilkada serentak 2024. "Mari sempurnakan Undang-Undang Pemilu agar pemilihan umum lebih berkualitas," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, Senin lalu.
PDI Perjuangan, sebagai bagian utama dari koalisi pemerintah, sebelumnya
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.