JAKARTA – Ikatan Dokter Indonesia meminta pemerintah berhati-hati dalam menerapkan penambahan kapasitas perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit di seluruh Indonesia. Ketua Pengurus Besar IDI, Muhammad Adib Khumaidi, berharap pemerintah berfokus menyeleksi rumah sakit yang benar-benar layak dan mampu mengkonversi sebagian tempat tidur dan unit perawatan intensif (ICU) untuk perawatan pasien Covid-19.
Adib mengatakan Covid-19 tidak seperti penyakit biasa. Dengan demikian, perawatan pasien Covid-19 perlu cara khusus. “Tidak semua rumah sakit bisa melakukannya," kata Adib ketika dihubungi Tempo, kemarin.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir, mengizinkan seluruh rumah sakit di Indonesia memberikan pelayanan terhadap pasien Covid-19. Musababnya, daya tampung di sebagian besar rumah sakit rujukan Covid-19 sudah hampir mencapai batasnya.
Kementerian meminta wilayah di zona merah mengkonversi minimal 40 persen tempat tidur dan 25 persen ruang gawat darurat umum di rumah sakit untuk keperluan pasien Covid-19. Sedangkan untuk wilayah zona kuning, Kementerian menyarankan pengubahan sebanyak 30 persen tempat tidur dan 20 persen ruang gawat darurat umum memenuhi keperluan pasien Covid-19.
Adapun untuk wilayah zona hijau, Kementerian menganjurkan mengubah 20 persen tempat tidur dan 15 persen ruang gawat darurat fasilitas umum untuk pasien Covid-19. "Penambahan ini tidak bersifat permanen. Cuma dilakukan dalam waktu dekat yang sangat kritis seperti sekarang," kata Abdul Kadir.
Menurut IDI, rumah sakit harus memenuhi sejumlah syarat sebelum melayani pasien Covid-19. Intinya, harus tersedia sarana, fasilitas penunjang, dan tenaga kesehatan. Rumah sakit harus punya bangsal khusus untuk ruang perawatan dan unit perawatan intensif khusus untuk pasien Covid-19.
Adib mengatakan rumah sakit harus punya alat bantu pernapasan dan peralatan lain di ruang ICU khusus untuk pasien Covid-19. "Ruang ICU dan peralatannya hanya untuk pasien Covid-19. Tidak boleh digunakan untuk pasien umum secara bergantian," kata dokter spesialis ortopedi itu.
Selain itu, bangsal perawatan harus dibuat khusus, yakni ruangan terisolasi dan bertekanan negatif. Artinya, sirkulasi udara di ruangan tersebut tak boleh mengalir bebas ke luar. Tujuannya agar virus corona tidak keluar dan menginfeksi orang lain.
Rumah sakit juga membutuhkan tenaga kesehatan yang sudah terlatih khusus untuk pasien Covid-19. Bangsal perawatan dan tenaga kesehatan untuk pasien Covid-19 harus terpisah dengan bangsal pelayanan kesehatan umum. Rumah sakit harus bisa memastikan pemisahan tersebut demi menghindari potensi penularan Covid-19. "Jadi, pelayanannya tak boleh dicampur. Jika dicampur, bisa tercipta kluster baru," kata Adib.
Ia juga menyarankan agar pemerintah membangun sistem perawatan pasien yang terintegrasi khusus untuk Covid-19. Artinya, pemerintah dan rumah sakit bisa melakukan pembagian perawatan pasien berdasarkan tingkat keparahan.
Menurut Adib, pasien yang mengalami gejala sedang akan dirawat di rumah sakit tipe B atau C. Adapun untuk pasien dengan gejala parah dan kritis, baru dirujuk ke rumah sakit tipe A atau terlengkap. "Sedangkan untuk pasien gejala ringan bisa dirawat di rumah sakit setingkat puskemas," kata dia.
Saat ini, rumah sakit di Indonesia berjumlah 2.979 unit. Dari jumlah itu, sebanyak 951 berstatus rumah sakit rujukan Covid-19. Kapasitas tempat tidur isolasi Covid-19 per Januari 2021 adalah 79.826. Kementerian Kesehatan mengklaim, secara nasional, kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU dibandingkan dengan jumlah pasien yang dirawat masih mencukupi.
Pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, menyebutkan penambahan kapasitas rumah sakit untuk pasien Covid-19 bisa jadi andalan pemerintah untuk menekan angka kematian. "Intinya mencegah pasien tidak sampai kritis dan meninggal," kata Windhu ketika dihubungi Tempo, kemarin.
Namun Windhu mengingatkan pemerintah bahwa penambahan kapasitas pelayanan di rumah sakit hanya persoalan di hilir. Pemerintah harus lebih serius menangani problem di hulu, yakni pengetesan, pelacakan, perawatan pasien positif Covid-19, serta kampanye disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat.
Windhu mengibaratkan penanganan pandemi seperti banjir. Upaya maksimal hilir tak akan ada artinya jika persoalan di hulu tak diselesaikan. Walhasil, seberapa pun penambahan rumah sakit rujukan Covid-19 tak akan pernah memadai jika angka penularan tidak bisa dikendalikan. "Kalau menambah rumah sakit itu gampang. Yang jadi kendala itu keterbatasan tenaga kesehatan. Jangan sampai mereka kolaps," kata Windhu.
Ia pun menyarankan agar pemerintah lebih keras lagi menerapkan disiplin protokol kesehatan kepada masyarakat. Salah satu caranya, pemerintah harus hati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada masyarakat.
Sebagai contoh, klaim pemerintah tentang kemampuan mengendalikan pandemi Covid-19. Sebelumnya, pemerintah merilis jargon kenormalan baru saat penularan Covid-19 masih tinggi. "Masyarakat bisa keliru mencerna pernyataan pemerintah. Pemerintah harus berani jujur katakan pandemi di Indonesia dalam kondisi kritis," kata Windhu.
INDRA WIJAYA
