JAKARTA – Sejumlah perusahaan penyedia bantuan sosial di Kementerian Sosial tahun ini baru berdiri seiring dengan diluncurkannya program santunan bagi masyarakat yang terkena dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan dokumen Tempo yang mengacu pada akta perusahaan, sebagian vendor diduga baru dibuat tahun ini. Misalnya, PT Famindo Meta Komunika, PT Junatama Foodia Kreasindo, PT Tara Optima Primagro, dan PT Rajawali Parama Indonesia.
Terkhusus PT Rajawali Parama Indonesia, yang diduga telah menyuap Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Matheus Joko Santoso, pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial, disinyalir sebagai pemilik perseroan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Juliari dan Matheus bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka korupsi bantuan sosial Covid-19 untuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), pekan lalu.
Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan lembaganya akan mengusut proses penyaluran bantuan sosial itu oleh perusahaan lainnya. "Prosesnya masih berjalan," kata Ali, kemarin.
Sesuai dengan dokumen Tempo, ada 15-20 perusahaan penyedia bantuan sosial dalam setiap tahap distribusi. Proses distribusi di kawasan Jabodetabek berlangsung 12 kali, sejak April hingga akhir tahun ini. Satu kali distribusi tersedia 1,9 juta paket. Perusahaan mendapat jatah 10 ribu hingga 250 ribu paket dalam sekali distribusi.
Tempo menelusuri rekam jejak sejumlah vendor yang memperoleh jatah distribusi cukup banyak berdasarkan akta perusahaan. Dari situ diketahui ada sebagian perusahaan yang diduga tak berfokus pada kegiatan produksi maupun penjualan bahan pokok. PT Famindo Meta Komunika, misalnya. Perusahaan ini memperoleh jatah distribusi 250 ribu paket pada tahap 12.
Sebagian besar saham perusahaan yang berdiri pada 7 Agustus 2020 itu dimiliki PT Anomali Lintas Cakrawala, perusahaan induk yang bergerak di beragam sektor bisnis. Sesuai dengan situs resmi PT Anomali Lintas, Anomali.co.id, Famindo bergerak di bidang event organizer dan periklanan.
Anak usaha PT Anomali Lintas Cakrawala lainnya, PT Anomali Lumbung Artha, juga ditunjuk menjadi penyalur bantuan sosial tahap sebelumnya. PT Anomali Lumbung Artha merupakan perusahaan manufaktur dan distributor pakan perikanan. Perseroan ini mendapat kuota penyaluran 250 ribu paket.
Jika diakumulasi, jatah kedua perusahaan tersebut sebesar Rp 135 miliar dengan hitungan setiap paket senilai Rp 270 ribu, setelah dipotong biaya transportasi dan pengadaan tas masing-masing Rp 15 ribu.
Anggota staf keuangan perusahaan, Ratna, mengatakan Direktur Utama PT Famindo Ubayt Kurniawan dan Direktur Utama PT Anomali Lumbung Teddy Munawar sedang rapat di luar kantor. Pihak sekretariat perusahaan belum bersedia dimintai konfirmasi dengan alasan jadwal yang padat. "Silakan tinggalkan nomor telepon, nanti kami akan hubungi," kata Ratna.
Dua vendor lainnya, yaitu PT Tara Optima Primagro dan PT Junatama Foodia Kreasindo, diduga terafiliasi. Sesuai dengan akta perusahaan, PT Tara Optima dimiliki Mirna Samuella Dissie, yang juga menjabat direktur, dan Kenji Bisma Wibawa Junardy sebagai komisaris. Lalu PT Junatama Foodia dimiliki Andy Hoza Junardy yang juga direktur utama, Siska Septriyohani sebagai direksi, dan Yaya Winarno Junardy. Kenji dan Andy adalah anak Yaya Winarno—komisaris di Rajawali Corpora, grup konglomerasi bisnis milik taipan Peter Sondakh.
PT Tara Optima mendapat kuota distribusi 250 ribu paket bantuan pada tahap 12 dan PT Junatama mendapat jatah yang sama pada penyaluran tahap sebelumnya.
Andy Hoza yang menjawab konfirmasi Tempo lewat pesan pribadi ke akun media sosialnya. Juru bicara Rajawali Corpora, Michael Tjandra, mengatakan pihaknya tidak pernah berpartisipasi menjadi penyalur bantuan sosial. "Silakan tanyakan hal tersebut kepada yang bersangkutan (Yaya Winarno)," katanya.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Pepen Nazarudin, tidak menjawab permintaan konfirmasi Tempo soal ini.
Ketua Komite Pedagang Pasar, Abdul Rosyid, mengatakan lembaganya sejak awal mempertanyakan proses penunjukan vendor tersebut. Ia menduga sejumlah perusahaan memang tak kompeten menyediakan bahan pokok. "KPK harus betul-betul mengusutnya," ujarnya.
ROBBY IRFANY
Sebagian Vendor Baru Terbentuk Saat Bansos Diluncurkan
