JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dugaan kejanggalan laporan dana kampanye para kandidat kepala daerah yang berlaga dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Lembaga pegiat antikorupsi ini mencatat dana kampanye yang dikeluarkan pasangan calon kepala daerah lebih rendah ketimbang rata-rata kebutuhan biaya kampanye. Bahkan ICW menemukan kandidat di beberapa daerah tidak melaporkan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Peneliti dari ICW, Egi Primayogha, menemukan 10 daerah yang tidak melaporkan dana kampanye dan dana sumbangan kampanye. Daerah tersebut antara lain Kalimantan Tengah, Bengkulu, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Mataram, dan Kota Mataram. "Kenapa bisa kosong? Ini tentu menimbulkan pertanyaan karena kampanye membutuhkan biaya yang tidak sedikit," ucap Egi, kemarin.
Kecurigaan Egi ini merujuk pada laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ihwal rata-rata ongkos calon kepala daerah saat berlaga dalam pilkada. Di tingkat kabupaten dan kota, rata-rata biaya kampanye membutuhkan Rp 20-30 miliar. Sedangkan di tingkat provinsi biayanya jauh lebih besar hingga Rp 100 miliar.
Mahalnya kebutuhan kampanye kenyataannya jauh lebih rendah ketimbang dana kampanye yang dilaporkan pasangan calon kepada KPU. Egi menyatakan laporan awal dana kampanye (LADK) hanya mencapai Rp 4,2 miliar dari para kandidat di 30 daerah. Sedangkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) hanya mencapai Rp 83,7 miliar dari para kandidat di 30 daerah.
Egi kemudian merinci, dalam LADK, dana Rp 4,2 miliar berasal dari sumbangan pasangan calon yang mencapai Rp 3,6 miliar. Selain itu, terdapat sumbangan dari pihak lain perseorangan dengan nilai Rp 354,2 juta dan sumbangan partai politik senilai Rp 252,5 juta. Dalam LPSDK, dana Rp 83,7 miliar berasal dari pasangan calon yang mencapai Rp 41,8 miliar. Disusul sumbangan dari badan hukum swasta atau korporasi senilai Rp 22,8 miliar, sumbangan pihak lain perseorangan Rp 13 miliar, sumbangan partai politik Rp 5,3 miliar, dan sumbangan kelompok Rp 888 juta.
ICW menduga dana kampanye yang dikeluarkan para kandidat jauh lebih besar ketimbang biaya kampanye yang sebenarnya. Calon peserta pemilu dianggap tidak jujur melaporkan dana kampanye mereka. Laporan dana kampanye juga disebut sekadar formalitas. "Ini dapat menjadi ruang gelap bagi oligarki atau cukong yang masuk untuk membiayai kandidat dalam pilkada," tutur Egi.
Laporan ini dibuat ICW berdasarkan analisis dari LADK dan LPSDK milik para kandidat di 30 daerah yang menyelenggarakan pilkada 2020. Jumlahnya terdiri atas 9 provinsi, 12 kabupaten, dan 9 kota. Egi menjelaskan, ICW hanya mengambil sampel di 30 daerah lantaran terbatas untuk melihat secara nasional.
Ketua Badan Pengawas Pemilu, Abhan, mengingatkan bahwa para calon kepala daerah berkewajiban melaporkan dana kampanye. Dia mengingatkan, mereka yang tak melapor bisa dikenai sanksi administrasi hingga diskualifikasi. Dia juga menemukan terdapat ratusan daerah yang terindikasi melakukan pelanggaran kampanye melalui politik uang. Terdapat pelanggaran politik uang di 133 kabupaten dan kota. "Dari jumlah itu terdapat 10 kabupaten/kota dengan kerawanan tertinggi pada isu politik uang."
Beberapa daerah yang rawan politik uang antara lain Kabupaten Tasikmalaya, Boyolali, Kediri, Melawi, Kutai Barat, Teluk Wondama, Pasangkayu, Jember, Lingga, Bulukumba, serta Kota Balikpapan. Abhan juga mencatat provinsi yang rawan politik uang, dari Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, hingga Sulawesi Tengah.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyatakan mahalnya biaya pilkada menjadi salah satu faktor penyebab para kepala daerah melakukan korupsi. "KPK bekerja sama dengan KPU mewajibkan setiap calon kepala daerah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)," ucap Pahala.
Pada tahun ini, rata-rata harta kekayaan calon kepala daerah mencapai Rp 10 miliar pada usia kurang dari 50 tahun. Sedangkan calon yang berusia lebih dari 50 tahun rata-rata memiliki kekayaan Rp 11,3 miliar. KPK juga memaparkan latar belakang para kandidat, di antaranya terdapat 555 calon kepala daerah berasal dari birokrat, 256 calon dari anggota legislatif, serta 665 calon dari pengusaha dan swasta.
AVIT HIDAYAT | ANTARA
