JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara asimetris layak diterapkan di Provinsi Papua Barat dan Papua. Alasannya, kedua provinsi tersebut masih memerlukan perhatian lebih dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Terlebih pemilihan digelar secara langsung alias dipilih oleh masyarakat.
Tercatat ada 20 kabupaten di Papua Barat dan Papua yang akan menggelar pemilihan kepala daerah di tanah Papua, Desember mendatang. Sembilan pilkada berada di Provinsi Papua Barat dan 11 lainnya dihelat di Provinsi Papua.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan hal ini dalam salah satu rangkaian diskusi Evaluasi 15 Tahun Pilkada Langsung yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 14-16 Oktober lalu. Akmal menyebutkan bahwa kondisi masyarakat di Papua Barat dan Papua saat ini masih cukup sulit menerapkan pilkada bersifat simetris.
Sulitnya akses geografis tanah Papua hingga masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pesta demokrasi yang rendah menjadi musababnya. "Persoalan yang asimetris tidak bisa diselesaikan dengan cara simetris. Bagi kami, cara pilkada asimetris lebih arif diterapkan di Papua," kata Akmal.
Ia menyinggung sistem noken yang sudah diterapkan pada sejumlah daerah di Papua Barat dan Papua. Noken adalah nama tas tradisional asli Papua yang dianyam dari pintalan serat kulit kayu atau akar. Namun, pada sistem pemilu, noken bisa berarti dua hal. Pertama, pilihan suara seluruh anggota suku diwakilkan oleh kepala suku. Kedua, noken bisa menjadi pengganti kotak suara.
Akmal mengatakan sistem noken adalah penggambaran pemilu asimetris yang lebih bijak untuk masyarakat Papua. "Jadi, sistem asimetris itu hanya untuk cara memungut suara. Selebihnya, dari pencalonan, rekrutmen, hingga tata kelola pemilunya, masih memakai cara simetris," kata dia. Akmal menegaskan bahwa pemilu asimetris tidak bertujuan untuk memundurkan tingkat demokrasi Indonesia. Justru pemilu asimetris di Papua bakal memperkaya demokrasi di Tanah Air.
Direktur Aliansi Demokrasi untuk Papua Latifah Anum Siregar pesimistis sistem asimetris bisa meningkatkan kualitas demokrasi. Sistem noken, misalnya, menurut Latifah, dalam praktik di lapangan tak segampang yang dibayangkan. "Misalnya, saat pemilu legislatif itu ada yang sekadar memilih partai. Lalu kertas suaranya tidak lengkap," kata Latifah.
Menurut dia, pemerintah punya prioritas asas pemilu yang berbeda untuk Papua. Pada umumnya, asas langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) menjadi asas pemilu. Namun untuk Papua, asasnya adalah pemilu damai. "Aturan pemilunya salah tidak apa-apa, yang penting tidak ada konflik alias damai," kata Latifah.
Menurut Latifah, pecahnya konflik saat pilkada memang sangat ditakutkan pemerintah. Maklum, konflik masyarakat di Papua bisa berjalan lama dan memakan korban nyawa. Ia menyebutkan pilkada di Kabupaten Puncak, Tolikara, Intan Jaya, dan Puncak Jaya beberapa tahun lalu menjadi contoh buruk di tanah Papua.
Celakanya, masalah beda pilihan bukan sekadar musabab pecahnya konflik saat pilkada. Problem lama yang belum terselesaikan justru berpotensi pecah ketika pilkada terjadi. Ia khawatir isu penerimaan calon pegawai negeri sipil dan kelanjutan Undang-Undang Otonomi Daerah bisa berujung konflik ketika pilkada nanti. "Belum lagi ada pergerakan kelompok-kelompok (bersenjata) yang cukup besar dari satu kabupaten ke kabupaten lain di daerah pegunungan. Kami khawatir pilkada akan menjadi momentum mereka," kata Latifah.
Selain itu, Latifah menyayangkan banyaknya pemekaran daerah di Papua tak lantas membuat masyarakatnya melek demokrasi. Menurut dia, pemerintah kabupaten hasil pemekaran masih belum bisa hadir ke tengah masyarakat. "Intinya, pemerintah daerah belum bisa memenuhi pemahaman hukum dan hak warganya terkait dengan pilkada atau isu lainnya. Ini yang membuat kami pesimistis pemilu luber-jurdil bisa diterapkan di Papua," kata Latifah.
INDRA WIJAYA
