JAKARTA – Presiden Joko Widodo melimpahkan kewenangan untuk menetapkan harga vaksin Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Pemberian kewenangan itu tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, yang diteken kemarin.
"Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian vaksin Covid-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya vaksin Covid-19," demikian bunyi Pasal 10 peraturan presiden tersebut.
Selain menetapkan harga, Menteri Kesehatan berwenang menetapkan jenis dan jumlah pengadaan vaksin dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta Badan Pengawas Obat dan Makanan. Presiden juga menugasi Terawan menunjuk badan usaha milik negara, badan usaha penyedia, serta bekerja sama dengan lembaga maupun badan internasional dalam proses pengadaan vaksin.
Saat ini pemerintah bekerja sama dengan beberapa perusahaan obat untuk memproduksi vaksin, di antaranya Sinovac Biotech Ltd, perusahaan asal Cina. Kandidat vaksin Covid-19 buatan Sinovac dalam proses uji klinis tahap tiga di berbagai negara, termasuk di Indonesia.
Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan hingga saat ini tak ada laporan negatif mengenai uji klinis tahap tiga vaksin tersebut. Uji klinis itu dilakukan tim riset Universitas Padjadjaran bersama PT Bio Farma dengan melibatkan 1.600 relawan.
Pemerintah menargetkan kandidat vaksin ini bisa didistribusikan pada akhir tahun atau awal tahun depan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan vaksin yang diproduksi bisa memenuhi target untuk 160 juta orang dengan kebutuhan 320-370 juta vaksin. Vaksin itu akan diberikan kepada penduduk usia produktif, yaitu 19-59 tahun, atau sekitar 60 persen dari total penduduk.
Menurut Airlangga, pemerintah akan mengupayakan percepatan penyediaan vaksin dengan 36 juta vaksin pada kuartal IV tahun ini. Lalu sebanyak 75 juta vaksin pada kuartal I 2021, 105 juta vaksin pada kuartal II 2021, 80 juta pada kuartal III 2021, dan 80 juta pada kuartal IV 2021.
Rencananya pemberian vaksin diutamakan bagi tenaga kesehatan, medis, dan paramedis karena merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Vaksinasi Covid-19 juga akan diberikan kepada anggota TNI, Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan penegak hukum di lapangan, serta pasien dengan komorbiditas atau penyakit penyerta, peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Penerima Bantuan Iuran, dan masyarakat umum.
Pemerintah berencana menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk kegiatan vaksinasi, seperti 10.134 puskesmas, 2.877 rumah sakit atau klinik pemerintah dan swasta, serta 49 karantina kesehatan di wilayah kerja. "Pemerintah juga menyiapkan sumber daya manusia vaccinator sebanyak 23.145 tenaga kesehatan dan logistiknya, baik sarana penyimpanan, distribusi, pelatihan, maupun pedoman, oleh Kementerian Kesehatan," ujar Airlangga.
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, mengatakan sudah sewajarnya Presiden Jokowi menyerahkan kewenangan penentuan harga vaksin kepada Menteri Kesehatan. Sebab, semua program terkait dengan penanganan Covid-19 merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan. "Secara program itu memang kewenangan Kementerian Kesehatan," katanya.
Hermawan juga menyinggung harga vaksin nantinya. Ia berpendapat, Kementerian Kesehatan perlu mengkaji dan menghitungnya sesuai dengan jumlah vaksin yang masuk di Indonesia hingga rantai distribusinya. "Yang penting ada kendali distribusi hingga kendali segmen. Vaksin ini tidak bisa diserahkan kepada swasta karena ini kebutuhan dasar selama pandemi," kata Hermawan.
DEWI NURITA | CAESAR AKBAR | MAYA AYU PUSPITASARI
21
