JAKARTA – Sebanyak 28 dari 270 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada 9 Desember mendatang berpotensi memiliki pasangan calon tunggal. Karena itu, KPU membuka kembali pendaftaran di daerah-daerah tersebut untuk menampung calon lain yang mungkin akan mendaftar.
Namun penantian KPU itu diperkirakan bakal sia-sia. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilihan Umum dan Demokrasi, Titi Anggraini, mengatakan peluang kemunculan penantang di 28 daerah itu kecil karena dipengaruhi aturan rekomendasi dari pengurus pusat partai politik.
"Jika pun pengurus partai di daerah ingin mengusung calon sebagai penantang akan sulit," kata dia, kemarin.
Titi menuturkan memang ada peluang bagi partai yang sudah memberikan rekomendasi kepada pasangan calon kepala daerah untuk mereposisi dukungannya ke calon lain. Namun, menurut dia, perubahan dukungan itu juga hampir tidak mungkin terjadi karena akan memunculkan persoalan lain.
"Kecil kemungkinan ada perubahan koalisi, meski dimungkinkan. Kalau terjadi (perubahan), juga akan muncul anggapan calon boneka," ujarnya.
Pasal 102 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang pencalonan pemilihan kepala daerah mengatur, apabila sampai akhir masa pendaftaran hanya terdapat satu pasangan calon yang diterima serta ada partai atau pasangan calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran.
Tren calon tunggal di pilkada terus meningkat. Titi berujar, penyebabnya adalah pragmatisme dan lemahnya kaderisasi partai. Pragmatisme, kata dia, terjadi karena partai berpikir, daripada kalah, lebih baik membangun koalisi bersama kubu calon kuat. "Ada pergeseran dari bagaimana menggunakan pilkada untuk menguji kapasitas kader dalam berkompetisi," ucap Titi.
Peningkatan munculnya calon tunggal di pilkada dapat dilihat dari pilkada 2015, yang memiliki empat pasangan calon tunggal atau 1,4 persen dari total 269 daerah. Pada 2017, dari 101 daerah, ada 9 pasangan calon tunggal atau 8,9 persen. Lalu pada 2018, dari 171 daerah, terdapat 13 daerah dengan calon tunggal atau 7,6 persen. Pada tahun ini, dari 270 daerah, ada 28 daerah yang berpotensi memiliki calon tunggal atau sekitar 10,3 persen.
Anggota KPU, Evi Novida Ginting, mengatakan pihaknya memberi perpanjangan waktu pendaftaran kembali selama tiga hari. Ia menjelaskan, aturan perpanjangan ini dibuat untuk menghindari pilkada dengan calon tunggal. "Kami tetap membuka pendaftaran. Bila ada perombakan gabungan partai, itu dimungkinkan terjadi," kata dia saat dihubungi, kemarin.
Menanggapi potensi kehadiran pasangan calon tunggal, KPU Kabupaten Boyolali memperpanjang masa pendaftaran calon kepala daerah hingga 13 September mendatang. Pasangan calon yang baru mendaftar adalah Said Hidayat-Wahyu Irawan, yang diusung PDIP. Mereka juga didukung beberapa partai lain yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Boyolali, kecuali PKS.
PDIP merupakan pemegang mayoritas suara di lembaga legislatif Kabupaten Boyolali. Partai berlambang banteng bulat itu mampu merebut 35 dari 45 kursi di DPRD Boyolali. Hal itu membuat mereka mampu mengusung calon sendiri tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.
Pasangan calon itu semakin kuat saat Partai Golkar memberikan dukungan, sehingga total dukungan menjadi 35 kursi. Masuknya Golkar menutup peluang adanya calon lain dari partai karena syarat untuk membentuk koalisi harus memiliki minimal sembilan kursi di DPRD.
Potensi calon tunggal juga ada di Kabupaten Sragen. Pasangan Kusdinar Untung Yuni Sukowati-Suroto berpeluang melawan kotak kosong lantaran didukung mayoritas partai, yaitu PDIP, NasDem, PAN, Golkar, PKB, dan Demokrat.
KPU setempat lantas memperpanjang masa pendaftaran pencalonan pada 10-13 September mendatang. Sebenarnya, masih ada satu lagi pasangan bakal calon yang berpotensi mendaftar, yakni Sukiman-Iriyanto. Namun peluang mereka untuk maju sudah tertutup karena PKS menyatakan abstain dalam pilkada tahun ini.
AHMAD RAFIQ (SOLO) | DIKO OKTARA
13
