JAKARTA – Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menemukan bukti dugaan keterlibatan adik jaksa Pinangki Sirna Malasari dalam skandal suap yang menjerat terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra. Pungki Primarini, adik Pinangki, disebut-sebut bertugas menampung uang yang diterima Pinangki dari Joko Tjandra.
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menyatakan lembaganya menduga Pinangki mendapat suap dari Joko Tjandra melalui kucuran uang ke rekening adiknya, Pungki. Pada tahap awal, Joko memberikan uang muka senilai US$ 500 ribu atau sekitar Rp 7,5 miliar. "Ada kemungkinan aliran uang ke rekening adiknya. Tapi belum dipastikan jumlahnya," kata Febrie, kemarin.
Sebelumnya, Pinangki mendapat uang muka senilai Rp 7,5 miliar dari Joko Tjandra untuk mengurus permohonan fatwa ke Mahkamah Agung (MA). Sumber Tempo menyebutkan, dalam beberapa pertemuan dengan Joko, Pinangki disuruh oleh Jaksa Agung Burhanuddin Sanitiar untuk meminta imbalan US$ 100 juta kepada sang buron. Tapi Joko hanya menyanggupi memberi US$ 10 juta. Ketika itu Joko juga memberi uang panjer US$ 500 ribu kepada Pinangki. Burhanuddin membantah hal itu. “Semua tidak benar. Soal uang, saya sama sekali enggak tahu,” kata dia.
Setelah skandal ini terungkap, penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Pungki Primarini yang diduga terlibat. Febrie menemukan dugaan kucuran dana sebanyak dua kali melalui rekening Pungki. Tapi sejauh ini Pungki belum ditetapkan sebagai tersangka atau dicekal bepergian ke luar negeri.
Febrie sebelumnya juga menyatakan kasus gratifikasi pengurusan fatwa MA untuk Joko itu menyeret tiga nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Pinangki, Joko Tjandra, dan Andi Irfan Jaya yang merupakan politikus dari Partai NasDem. Kejaksaan kemudian menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Penyidik juga memeriksa atasan Pinangki, yang mengizinkan Pinangki bertolak ke berbagai negara yang disinyalir untuk bertemu dengan Joko.
Febrie juga menyatakan Kejaksaan menemukan beberapa bukti uang US$ 500 ribu yang sempat digunakan untuk berfoya-foya oleh Pinangki. Temuan Kejaksaan, Pinangki membeli mobil merek BMW, melakukan perawatan tubuh, dan menyewa hunian mewah bertingkat. "Kan, (untuk) beli BMW seri X, membayar perawatan tubuh dan wajah, serta sewa apartemen Rp 75 juta per bulan," kata dia.
Kejaksaan Agung saat ini masih berfokus menuntaskan hasil gelar perkara, kemarin. Gelar perkara itu dihadiri sejumlah pihak, dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Kejaksaan, hingga Badan Reserse Kriminal Kepolisian. "Yang hadir mewakili kepolisian adalah dari Kasubdit yang menangani perkara," ujar Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Prabowo Argo Yuwono.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Ali Mukartono, menyatakan gelar perkara itu juga membahas informasi soal keterlibatan Jaksa Agung Burhanuddin. Informasi tersebut terutama berkaitan dengan Pinangki yang melapor Burhanuddin setelah bertemu dengan Joko di Singapura. "Soal itu dibahas. Tapi soal materinya tidak perlu saya sampaikan di sini," kata Ali, kemarin.
Hanya, Ali memastikan bahwa informasi yang menyeret nama Burhanuddin sejauh ini tidak menjadi bagian dari materi penyidikan. Ali juga membantah beberapa hal lain, termasuk dugaan Burhanuddin menemui Hatta Ali yang saat itu menjadi Ketua MA untuk mengurus fatwa bebas Joko Tjandra. Informasi tentang Burhanuddin menghubungi ajudan Presiden Joko Widodo untuk meminta grasi juga ditepis oleh Ali Mukartono dengan menyebut bahwa hal itu tidak masuk dalam obyek perkara yang ia tangani saat ini.
Ali menyatakan Kejaksaan Agung tidak sedang berupaya menutupi penanganan perkara Pinangki. Kejaksaan mengklaim terbuka terhadap semua pihak dengan cara melibatkan lembaga penegak hukum lain dalam gelar perkara kasus tersebut. Apalagi seluruh materi penyidikan juga telah disampaikan kepada masing-masing instansi, dari kepolisian hingga Komisi Pemberantasan Korupsi.
Bahkan, kata Ali, Kejaksaan Agung juga turut meminta masukan dari masing-masing instansi yang menghadiri gelar perkara. Kejaksaan berjanji akan menangani kasus ini secara transparan dan tuntas. “Kami pastikan kami tidak ada konflik kepentingan dalam kasus ini,” kata dia.
ANDITA RAHMA | AVIT HIDAYAT
16
