KPPOD: Pembangunan di Papua Tidak Terintegrasi
JAKARTA - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, mengkritik pelaksanaan otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Menurut dia, sejak dana otonomi khusus dimulai pada 2002, pemerintah tidak pernah mengevaluasi mekanisme pemberian dana senilai total Rp 94,24 triliun tersebut. Akibatnya, tidak ada akuntabilitas dan pertanggungjawaban terhadap capaian kesejahteraan m
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini