Homepage
  • login/register
  • Home
  • Berita Utama
  • Editorial
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Internasional
  • Olahraga
  • Sains
  • Seni
  • Gaya Hidup
  • Info Tempo

koran tempo

14
Februari
2020
Dukung Independensi Tempo
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Sains
  • Editorial
  • Opini
  • Info Tempo
  • Cari Angin
SebelumnyaNasional 2/4 Selanjutnya
Nasional

Pemerintah Daerah Ragukan Kebijakan Baru BOS

Dinas pendidikan di daerah masih menunjuk petunjuk teknis kebijakan baru dana BOS.

Edisi, 14 Februari 2020
Profile
Tempo
Aksi guru honorer, pegawai adminitrasi sekolah, dan pegawai honorer pemda menuntut pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil di Jakarta, 2016. Tempo/Amston Probel

JAKARTA - Pemerintah daerah masih ragu kebijakan baru bantuan operasional sekolah (BOS) akan mampu mengangkat kesejahteraan guru honorer. Sebab, mereka menganggap dana BOS tidak hanya untuk menambah upah guru hororer, tapi juga kegiatan operasional sekolah lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sumum mengatakan penambahan kuota alokasi dana BOS untuk guru honorer belum tentu bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Sebab, dana BOS yang diterima setiap sekolah berbeda-beda serta jumlah guru honorer mereka bervariasi. "Sementara sekolah-sekolah juga memiliki urusan operasional lain yang tidak kalah penting," kata Sumun, kemarin.

Ia justru menyarankan agar pemerintah pusat memperjelas peralihan status ratusan ribu guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Saran ini sekaligus mengingatkan janji pemerintah pusat pada 2018 yang hendak mengangkat guru honorer menjadi PPPK secara bertahap. Namun janji itu belum terealisasi.

Sumun mengatakan upah guru honorer di Lombok Tengah masih jauh di bawah upah minimum regional. Jumlah guru honorer lebih banyak dibanding guru berstatus pegawai negeri. Rata-rata sekolah di Lombok Tengah hanya memiliki empat guru berstatus pegawai negeri. Sisanya adalah guru honorer. Pemerintah daerah Lombok Tengah memberi mereka insentif sebesar Rp 1,2 juta per tahun untuk setiap guru honorer. Total guru honorer di Lombok Tengah mencapai 3.697 orang.

W251bGwsIjIwMjEtMDQtMTQgMTY6MTA6MTUiXQ

Mulai tahun ini, pemerintah pusat mengubah kebijakan tentang dana BOS. Selain mengubah mekanisme pencairan dana, pemerintah pusat mengganti alokasi peruntukan dana BOS. Khusus peruntukan dana bagi guru honorer, kuotanya dinaikkan dari 15-30 persen menjadi maksimal 50 persen.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Dali menyambut baik kebijakan Kementerian Pendidikan yang menambah kuota alokasi untuk guru honorer dalam dana BOS. Ia mengatakan guru honorer di daerahnya mencapai 2.877 orang. Selama ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan insentif rata-rata Rp 2 juta per guru honorer setiap tahun.

Di samping urusan guru honorer, Dali mempertanyakan perubahan mekanisme pencairan dana BOS. Dalam mekanisme baru, peran pemerintah daerah ditiadakan. Sebab, anggaran BOS langsung cair dari rekening pemerintah pusat ke rekening sekolah. Dali mengatakan dia masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk memperjelas peran dinas pendidikan di daerah. "Kami belum mendapatkan petunjuk teknisnya," kata dia.

Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Satriwan Salim mengatakan alokasi maksimal dana BOS untuk menggaji guru honorer akan membuat sekolah dilematis. Sebab, penambahan kuota alokasi BOS buat guru honorer justru akan mengurangi kesempatan sekolah untuk mengembangkan infrastruktur, mengadakan pelatihan guru, ataupun belanja lain yang mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. "Pengupahan guru honorer melalui BOS ini bisa membuat pemerintah daerah lepas tanggung jawab," kata dia.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Harris Iskandar, mengatakan lembaganya tak bisa terus-terusan menunggu inisiatif pemerintah daerah untuk menggaji guru honorer. "Koordinasi kan sudah bertahun-tahun. Mau sampai kapan? Siswa sudah perlu bantuan untuk mendapat layanan yang bagus dari gurunya," kata Harris. YOGI EKA SAHPUTRA (BATAM) | ROBBY IRFANY


Pemerintah Daerah Ragukan Kebijakan Baru BOS



SebelumnyaNasional 2/4 Selanjutnya

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Komentar

Berita Terkait

  • Terawan: Semua WNI yang Dikarantina di Natuna Sehat
  • Pemerintah Daerah Ragukan Kebijakan Baru BOS
  • Pemerintah Bekukan Paspor WNI Eks ISIS
  • Serikat Guru Tolak Kebijakan Baru BOS

    Berita Lainnya

  • Cover Story

    Kontroversi Demi Investasi

    Puluhan pasal kontroversial masih bertebaran dalam draf terakhir Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang diserahkan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

    14 Februari 2020
  • Berita Utama

    RUU Cipta Kerja Dituding Abaikan Lingkungan

    Pemerintah akan kesulitan memaksa perusahaan menghentikan perusakan lingkungan.

    14 Februari 2020
  • Berita Utama

    Buruh Tolak Pasal Pengupahan dan Pesangon

    RUU Cipta Kerja dituding menyuburkan praktik pekerja kontrak.

    14 Februari 2020
  • Berita Utama

    Pemerintah Dinilai Memihak Investor Dibanding Lingkungan

    Dewan akan membahas Rancangan Undang-Undang Pertambangan bersamaan dengan omnibus law.

    14 Februari 2020
  • Nasional

    Terawan: Semua WNI yang Dikarantina di Natuna Sehat

    Pemerintah memulangkan mereka ke keluarganya besok.

    14 Februari 2020
  • Nasional

    Pemerintah Daerah Ragukan Kebijakan Baru BOS

    Dinas pendidikan di daerah masih menunjuk petunjuk teknis kebijakan baru dana BOS.

    14 Februari 2020
  • Nasional

    Pemerintah Bekukan Paspor WNI Eks ISIS

    Dari 689 WNI eks ISIS di luar negeri, 288 terkonfirmasi nama, alamat, dan nomor paspornya.

    14 Februari 2020
  • Nasional

    Serikat Guru Tolak Kebijakan Baru BOS

    Upah ratusan ribu guru honorer terancam tak dibayarkan.

    14 Februari 2020
  • Parameter

    Samsung Masih Pimpin Pasar Ponsel Pintar

    Selasa lalu, Samsung secara resmi meluncurkan telepon seluler pintar premium terbarunya, Galaxy S20 dan ponsel lipat Galaxy Z Flip, di San Francisco, Amerika Serikat.

    14 Februari 2020
  • Peristiwa

    Tarif Listrik dan Harga Elpiji Tidak Naik

    Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mengatakan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik dan harga elpiji kemasan tiga kilogram karena belum ada pembahasan terkait hal tersebut.

    14 Februari 2020
  • Peristiwa

    Maling Motor Gede Tewas Ditembak Polisi

    Polisi menembak mati spesialis pencurian sepeda motor besar di Sentul, Jawa Barat, tiga hari lalu.

    14 Februari 2020
  • Peristiwa

    Simpang Sirkuit Sentul Dibongkar

    Pemerintah Kabupaten mulai membongkar sejumlah bangunan di simpang Sirkuit Sentul, kemarin.

    14 Februari 2020
  • Peristiwa

    Izin Impor 62 Ribu Ton Bawang Putih Segera Terbit

    Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan izin impor 62 ribu ton bawang putih segera terbit

    14 Februari 2020
  • Peristiwa

    Sudan Bayar Kompensasi USS Cole

    Kementerian Kehakiman Sudan kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menandatangani kesepakatan dengan keluarga prajurit Amerika yang terbunuh dalam pengeboman kapal USS Cole di Yaman pada 2000.

    14 Februari 2020
  • Peristiwa

    Biaya Renovasi Big Ben Bertambah

    Biaya untuk memperbaiki Menara Elizabeth, atau yang dahulu dikenal dengan nama Big Ben, meningkat sebesar 18,6 juta pound sterling atau setara dengan Rp 330 miliar.

    14 Februari 2020
  • Peristiwa

    Kepala Kantor Urusan Hong Kong dan Macau Didemosi

    Cina menurunkan pangkat Kepala Kantor Urusan Hong Kong dan Makau, Zhang Xiaoming, kemarin.

    14 Februari 2020
  • Daftar Iklan Baris

    Iklan Pengumuman

    Iklan Pengumuman

    14 Februari 2020
  • Seni

    Warna Berbeda ERK

    Mereka menjajal warna musik yang lebih ceria, oleh-oleh dari New York.

    14 Februari 2020
  • Internasional

    PBB Rilis 112 Perusahaan Terkait dengan Permukiman Ilegal Israel

    Israel menolak laporan itu dan menyebutnya sebagai karya lembaga yang bias.

    14 Februari 2020
  • Internasional

    Cina Pecat Ketua Partai Komunis di Pusat Wabah

    Jepang mencatat kematian pertama akibat Covid-19.

    14 Februari 2020
  • Ekonomi dan Bisnis

    Pengusaha Tuntut Pembukaan Impor Limbah Baja

    Pasokan bahan baku tak mencukupi kebutuhan produsen baja.

    14 Februari 2020
  • Ekonomi dan Bisnis

    OJK Perketat Penilaian Kesehatan Industri Keuangan Nonbank

    Berfokus pada pengawasan penempatan dana investasi.

    14 Februari 2020
  • Ekonomi dan Bisnis

    Pemerintah Siapkan Paket Insentif Bisnis Penerbangan

    Potensi kerugian devisa dari pariwisata akibat virus corona mencapai US$ 4 miliar.

    14 Februari 2020
  • Ekonomi dan Bisnis

    Investor Lebih Selektif Danai Usaha Rintisan

    Start-up harus memikirkan bisnis yang berkesinambungan.

    14 Februari 2020
  • Ekonomi dan Bisnis

    Pemecatan Karyawan Berlanjut di Perusahaan Rintisan

    Biaya karyawan menjadi salah satu pos yang membutuhkan dana cukup besar.

    14 Februari 2020
  • Editorial

    Memulangkan Anak-anak ISIS

    PEMERINTAH tak perlu tergesa-gesa menerima kembali warga negara Indonesia di Timur Tengah, termasuk anak-anak mereka, yang menjadi simpatisan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

    14 Februari 2020
  • Opini

    Hak untuk Tahu

    Setiap ada inisiatif pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk atau merevisi undang-undang, masyarakat pada umumnya dan secara khusus yang kehidupan atau pengetahuannya terkait erat dengan isi undang-undang itu berharap persoalan-persoalan aktual sehari-hari yang dihadapi akan dapat diselesaikan.

    14 Februari 2020
  • Opini

    Omnibus Law Cipta Kerja dan Penurunan Daya Beli

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melambat menjadi 5,02 persen pada 2019, terlemah sejak 2016.

    14 Februari 2020
  • Ilmu dan Teknologi

    Kecanduan Internet Ganggu Kejiwaan

    Kecanduan Internet membuat siswa sulit belajar, merasa cemas, dan kesepian.

    14 Februari 2020
  • Metro

    Ombudsman Cermati Pemukulan Siswa oleh Guru di Bekasi

    Kekerasan di sekolah sering kali terjadi dan pelaku hanya mendapat sanksi administrasi.

    14 Februari 2020
  • Metro

    Riuh Penumpang di Stasiun Manggarai

    Sebagian besar penumpang mengira perubahan jadwal kereta sudah dimulai kemarin.

    14 Februari 2020
  • Metro

    Restu Sirkuit Monas dari Sidang Pemugaran

    Monas disejajarkan dengan Candi Prambanan yang berulang kali dijadikan tempat konser musik.

    14 Februari 2020
  • Metro

    Dewan Telusuri Dugaan Manipulasi Rekomendasi Formula E

    Ketua DPRD Prasetio Edi menyatakan revitalisasi Monas adalah bagian dari persiapan pelaksanaan Formula E.

    14 Februari 2020
  • Olah Raga

    Wajib Menang

    Tim Indonesia harus menembus babak semifinal untuk mendapatkan tempat dalam Piala Thomas dan Piala Uber 2020.

    14 Februari 2020
  • Olah Raga

    Formula 1 Jadwalkan Ulang Grand Prix Cina

    Tim Ferrari bertekad menjadi juara dengan SF1000.

    14 Februari 2020
  • Olah Raga

    Jengkel Maddison Dirundung Warganet

    Maddison diharapkan mampu membantu Leicester menang di kandang Wolverhampton.

    14 Februari 2020
  • Olah Raga

    Menanti Gol Haaland

    Sejauh ini, penyerang berusia 19 tahun itu sanggup bikin delapan gol dalam lima laga.

    14 Februari 2020
Koran Tempo
  • TEMPO.CO
  • Majalah Tempo
  • Majalah Tempo English
  • Koran Tempo
  • Tempo Institute
  • Indonesiana
  • Tempo Store
  • Tempo.co English

© 2018 PT. Info Media Digital, All right reserved