JAKARTA - Kelompok buruh menolak banyak pasal yang terdapat dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Ketentuan yang menjadi perhatian mereka adalah soal pesangon, upah, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), dan hak pekerja untuk mendapatkan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), Indra Munaswar, mengatakan menolak omnibus law itu karena substansi dan prosedur pembentukannya bermasalah. Secara substansi, ia menyebutkan Pasal 88C mengenai pengupahan yang hanya mengatur ihwal upah minimum provinsi bertentangan dengan nilai-nilai otonomi daerah dan upah minimum kota.
Menurut Indra, ada sejumlah kota yang upah minimumnya lebih besar daripada upah minimum provinsi. Ia mencontohkan upah minimum Kabupaten Karawang 2020 sebesar Rp 4,5 juta, sementara upah minimum provinsi Jawa Barat 2020 hanya sebesar Rp 1,81 juta. "Kalau Karawang mampu, kenapa tidak? Hanya sedikit perusahaan yang bergejolak," katanya, kemarin.
Substansi lain yang juga disoroti Indra adalah soal pesangon. Draf RUU Cipta Kerja, kata dia, menghapus Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perhitungan uang penghargaan masa kerja yang awalnya diatur hingga masa kerja 24 tahun atau lebih diubah menjadi hingga 21 tahun atau lebih. Indra menilai aturan baru ini akan berdampak bagi buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). "Akan membuat susah orang yang terkena PHK, terlebih banyak perusahaan yang tidak menyisihkan anggaran dari upah pekerja untuk digunakan sebagai pesangon," ujarnya.
Ia juga menganggap langkah pemerintah memasukkan aturan ihwal jaminan kehilangan pekerjaan dalam draf RUU ini salah kaprah. Seharusnya jaminan kehilangan pekerjaan diberikan dalam bentuk pesangon, bukan dalam bentuk uang tunai ditambah pelatihan vokasi seperti yang diusulkan pemerintah. "Perusahaan yang benar itu memberikan saya upah Rp 1 juta, tapi sebenarnya upah saya Rp 1,1 juta. Uang yang Rp 100 ribu dimasukkan sebagai jaminan ketika hilang pekerjaan," dia mengungkapkan.
Indra mengimbuhkan, soal perjanjian kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak juga menjadi persoalan dalam draf RUU Cipta Kerja. Sebabnya, Pasal 59 UU Ketenagakerjaan yang mengatur soal batasan PKWT dihapus dalam omnibus law ini. Ia berpendapat, jika RUU ini disahkan, akan semakin banyak muncul pekerja kontrak. "Pekerja tetap akan dikurangi, PKWT merajalela," ucapnya.
Hilangnya Pasal 169 UU Ketenagakerjaan juga disoroti. Dalam UU Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini, aturan itu mengatur hak pekerja mengajukan permohonan PHK dengan berbagai alasan. Indra melihat penghapusan ini menutup ruang bagi pekerja untuk mendapatkan perlindungan dan kesetaraan.
Kementerian Ketenagakerjaan kemarin menggelar rapat pembentukan tim koordinasi pembahasan dan konsultasi publik substansi ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Tim ini terdiri atas 10 serikat buruh ditambah perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Namun Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) memilih keluar dari pertemuan itu.
Ketua Umum KASBI Nining Elitos mengatakan pembentukan RUU Cipta Kerja cacat prosedural karena tidak sesuai dengan mekanisme pembuatan aturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang 15 Tahun 2019. Menurut dia, tidak terlibatnya kelompok buruh dalam pembahasan di level pemerintah merupakan bentuk tak adanya iktikad baik dari pemerintah. "Kalau tak lewat prosedur benar, hasilnya juga tidak benar," kata Nining.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menegaskan bahwa pesangon tidak akan dihilangkan, melainkan diberikan dengan skema berbeda. Di samping itu, kata dia, juga akan diberikan pemanis (sweetener) sebagai kompensasi PHK. Ida mengakui skema pesangon dalam draf RUU Cipta Kerja memiliki kekurangan dan kelebihan. Menurut dia, ada keuntungan berupa pemberian uang tunai, pendidikan vokasi, dan akses penempatan kepada pekerja yang diberhentikan. Namun besaran pesangon yang diterima tidak sebesar aturan lama.
Ihwal peran publik untuk mendiskusikan aturan ini, Ida menyampaikan, masih terbuka lebar. Ia menjelaskan bahwa alasan pemerintah baru membuka draf RUU ini sekarang adalah hal itu masih dibahas di lingkup internal pemerintah. "Begitu diserahkan ke DPR, lalu DPR membuka itu, maka menjadi dialog publik," ujar Ida, di Kompleks Parlemen, Rabu lalu. DIKO OKTARA
Buruh Tolak Pasal Pengupahan dan Pesangon
