Pasal Karet dalam UU ITE Diminta Dihapus
Jumat, 26 Juli 2019
Ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak boleh multitafsir.
JAKARTA - Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, meminta Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah segera merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut dia, rencana pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun yang dijerat dengan UU ITE membuktikan adanya pasal karet dalam undang-undang tersebut.
“DPR dan pemerintah kan sepakat tentang amnesti kepada Baiq. Ini sama dengan mereka men
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
