JAKARTA - Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dalam menghasilkan undang-undang diprediksi memburuk pada 2019. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengatakan kinerja DPR berpotensi memburuk karena legislator akan berfokus menghadapi pemilihan umum serentak. "Mereka hanya akan berfokus di daerah pemilihan," ujar Lucius di kantornya di Jakarta, kemarin.
Ia pun mencatat kinerja legislator periode ini merupakan yang terburuk sejak reformasi. "Ada kecenderungan yang terus menurun dari tahun ke tahun," kata Lucius. Berdasarkan catatan Formappi, misalnya, DPR hanya mengesahkan empat rancangan undang-undang. RUU itu adalah RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019, RUU Kerja Sama Pertahanan In-donesia-Belanda, dan RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Arab Saudi.
Selain itu, Formappi mencatat tak ada satu pun rancangan undang-undang yang masuk Program Le-gislasi Nasional Prioritas 2018 diselesaikan DPR. Bahkan, pada penutupan masa sidang di akhir bulan lalu, DPR memperpanjang pembahasan 15 RUU. "Ada rancangan undang-undang yang sudah dibahas selama lebih dari lima kali masa sidang dan diputuskan untuk diperpanjang," ujar Lucius.
Penundaan pembahasan RUU pada masa sidang ke masa sidang berikutnya berimplikasi membengkaknya anggaran legislasi nasional. "Alasan perpanjangan pembahasan RUU itu sulit dilacak masyarakat, apakah karena sifat RUU yang kompleks atau jumlahnya yang banyak," kata peneliti Formappi bidang pengawasan, M. Djadijono. Karena itulah, menurut dia, perpanjangan masa pembahasan RUU pada tahun politik ini rawan konflik kepentingan.
Buruknya kinerja legislasi juga tampak pada rendahnya tingkat kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna. Pada 16 Agustus–31 Oktober 2018, tingkat kehadiran anggota DPR hanya mencapai 38,57 persen atau rata-rata 216 kehadiran anggota.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil, menyayangkan rendahnya produktivitas DPR tersebut. "Ada banyak program legislasi yang tertunda. Apalagi ini sudah masuk masa kampanye, sangat dikhawatirkan produktivitas DPR akan makin turun," ujar dia.
Adapun Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas mengatakan persoalan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kinerja Dewan. Eksekutif juga turut andil. "Karena pemerintah tidak hadir dalam pembahasan," kata politikus Partai Gerindra tersebut.
Dalam pembukaan ma-sa sidang kedua, Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta anggotanya tetap berfokus untuk memenuhi target program legislasi nasional."Tidak ada alasan karena sibuk kampanye, kewajiban kita abaikan, kinerja merosot, dan kualitas produk legislasi menurun drastis," ujar dia. Ia mengatakan bakal mengundang pemerintah dan semua alat kelengkapan Dewan untuk mempercepat pembahasan legislasi. ARKHELAUS WISNU
