Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta bermufakat meningkatkan besaran anggaran tunjangan anggota Dewan hingga Rp 26,42 miliar tahun ini. Setiap anggota legislatif mendapat penambahan dana untuk tunjangan rumah, komunikasi, dan kegiatan reses.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta ternyata masih setuju memberikan alokasi anggaran untuk pembiayaan upah dan kinerja TGUPP Gubernur Anies Rasyid Baswedan, meski Badan Anggaran DPRD hanya mengabulkan 63 persen atau Rp 12,5 miliar dari pengajuan awal sebesar Rp 19,8 miliar.

DPRD mengklaim menjadi tempat "curhat" sejumlah kepala dinas soal cawe-cawe TGUPP dalam proses pengambilan keputusan. Sekretariat Daerah DKI Jakarta mengklaim akan melakukan evaluasi soal peran tim khusus Gubernur Anies Baswedan tersebut.