JAKARTA – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Ibu Kota pada tahun ini akan melibatkan sekolah swasta, khususnya untuk tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan sekolah-sekolah swasta yang dilibatkan itu nanti dipilih sesuai dengan kebutuhan sistem zonasi.
Secara keseluruhan, SMA negeri di Jakarta hanya mampu menampung 34,19 persen dari total lulusan SMP dan sederajat. Sedangkan di level SMP, sekolah negeri hanya bisa menampung 48,5 persen lulusan sekolah dasar (SD). Dinas Pendidikan memiliki banyak kendala untuk menambah sekolah negeri baru. Karena itu, dengan melibatkan sekolah swasta dalam PPDB, diharapkan masalah daya tampung dapat diatasi. "Sedang diatur teknisnya," kata Nahdiana kepada Tempo, kemarin.
Sistem zonasi dalam PPDB di Jakarta sudah dijalankan sejak tahun lalu. Namun, karena jumlah sekolah negeri masih terbatas, banyak siswa yang tak lolos. Akibatnya, orang tua siswa melayangkan protes dan menganggap sistem zonasi yang dijalankan pemerintah Jakarta tidak adil karena merugikan anak mereka.
Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengklaim sebaran siswa dalam PPDB tahun ini akan lebih adil dan merata. Pemerintah telah mengkaji rencana perubahan teknis penerimaan siswa baru. Perubahan sistem ini akan menghapus sekolah unggulan karena siswa pintar tidak berkumpul di satu sekolah saja. "PPDB terus dievaluasi. Prinsipnya, kami belajar dari tahun lalu, ada peningkatan yang baik, penyebaran yang baik," ujar Riza.
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 70, Jakarta, 25 Juni 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Direktur Eksekutif Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Nisa Felicia, mendukung rencana PPDB di Jakarta melibatkan sekolah swasta. Apalagi saat ini ada 168 kelurahan di Jakarta yang tidak memiliki SMA negeri. "Jadi, sekolah swasta yang bisa ikut PPDB bersama adalah sekolah-sekolah level menengah,” katanya. “Terutama di wilayah yang memang belum ada SMA negeri."
Sekolah-sekolah swasta yang dipilih itu harus didukung kualitas guru, sarana, dan prasarana serta indikator hasil belajar yang baik. Bagi siswa yang masuk pada pilihan swasta, akan ada dukungan yang diberikan pemerintah. Siswa dari kelompok paling rentan mendapat dukungan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Seluruh pembiayaan, dari uang pangkal hingga iuran bulanan, ditanggung pemerintah.
Sedangkan siswa yang tidak termasuk dalam kelompok paling rentan hanya mendapat bantuan biaya iuran bulanan dari pemerintah. "Sesuai dengan skema KJP Plus," ujarnya.
Dewan Pelaksana PSPK, Najelaa Shihab, menambahkan, tahun ini siswa yang berdomisili di luar Jakarta tidak lagi memiliki peluang untuk masuk sekolah negeri di Ibu Kota. Dengan demikian, seleksi penerimaan siswa baru ini benar-benar hanya bisa diikuti calon siswa yang tinggal di Jakarta. "Bagi calon siswa non-DKI, silakan bersaing di jalur prestasi di wilayah masing-masing,” katanya. “Banyak sekolah bagus juga kok di luar DKI."
Satu-satunya sekolah negeri di Jakarta yang membuka penerimaan untuk siswa di luar DKI adalah SMA M.H. Thamrin di Jakarta Timur.
