JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyoroti prioritas belanja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Gembong Warsono, anggota komisi bidang pemerintahan, menyatakan Dinas seharusnya berfokus pada infrastruktur penanganan kebakaran di permukiman padat penduduk. Sebab, kebakaran di Ibu Kota sebagian besar terjadi di kawasan padat penduduk.
Menurut Gembong, kendala terbesar menjinakkan api di permukiman padat ialah sulitnya branwir mencapai lokasi kebakaran. Sebab, banyak warga setempat yang memarkirkan mobilnya di badan jalan. “Kalau tidak segera dicarikan solusi, bisa timbul korban jiwa di setiap kebakaran,” katanya kepada Tempo, kemarin. Dia merujuk pada 10 korban kebakaran di Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, pada 25 Maret lalu. Padahal luasan api relatif kecil, yaitu hanya di empat rumah kontrakan.
Setelah kebakaran di kawasan padat penduduk itu, si jago merah juga mengamuk di Pasar Kambing, Jalan Sabeni Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebanyak 174 lapak pedagang hangus terbakar pada Kamis, 8 April lalu. Kebakaran di kawasan padat penduduk itu diduga dipicu korsleting pada salah satu lapak pedagang. Sebanyak 85 petugas pemadam kebakaran dan 17 unit pompa dikerahkan untuk menjinakkan agni. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran tersebut.
Gembong mengatakan alat yang ampuh untuk menangkal kebakaran di permukiman padat penduduk ialah hidran mandiri dan alat pemadam api ringan (APAR). “Kenapa tidak diprioritaskan pengadaannya oleh Dinas?” ujar dia.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan tersebut juga meminta dinas kebakaran membeli alat pemadam api yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta perihal kelebihan pembayaran empat paket pengadaan mobil pemadam kebakaran yang mencapai Rp 6,5 miliar pada 2019 menunjukkan belanja dinas lebih didorong permintaan kontraktor. “Kami khawatir pengadaan barang ini diatur oleh pihak ketiga,” ujarnya.
Garis polisi terpasang di lokasi kejadian kebakaran di Jalan Pisangan Baru III RT 003 RW 006, Matraman, Jakarta Timur, 25 Maret 2021. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Auditor negara menemukan sejumlah kejanggalan dalam paket pengadaan alat penanggulangan kebakaran serta penyelamatan di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Pelbagai keganjilan itu terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan DKI Jakarta pada 2019.
Satu temuan auditor ialah adanya kelebihan pembayaran empat paket pengadaan mobil pemadam kebakaran mencapai Rp 6,5 miliar. Contohnya, paket pengadaan unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal—LUF 60—harga riilnya sebesar Rp 7,01 miliar, tapi harga kontrak mencapai Rp 7,8 miliar. Walhasil, ada selisih hingga Rp 844,1 juta.
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, tidak mempermasalahkan prioritas belanja yang meliputi robot-robot penakluk api. Sebab, mesin modern itu juga dipakai di kota-kota besar lain. “Tidak harus menunggu ada kebakaran di tunnel MRT dulu atau kebakaran pabrik kimia, baru DKI membutuhkan peralatan pemadam kebakaran tersebut,” katanya.
Namun pemerintah DKI tetap perlu membenahi pengadaan barang dan jasanya. Menurut Teguh, temuan BPK perihal lebih bayar pembelian alat pemadam kebakaran menunjukkan buruknya proses pengadaan tersebut.
Teguh menilai masalah utama di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah minimnya jumlah personel penakluk agni. Hal itu diperparah oleh minimnya kesejahteraan petugas.
Ombudsman pernah melakukan rapid assessment atau kajian singkat pelayanan publik di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta pada Agustus hingga Desember 2018. Hasilnya, Ombudsman menemukan sejumlah masalah dalam penanganan kebakaran.
Misalnya, jumlah petugas hanya 3.920 orang. Padahal jumlah penduduk Jakarta mencapai 10.177.924 jiwa. Dengan demikian, rasionya 1 : 2.500 orang. Angka itu terlalu kecil untuk ukuran kota besar. New York, misalnya, memiliki rasio 1 : 1.000 orang.
Kendala lainnya, Teguh melanjutkan, adalah buruknya jaringan infrastruktur pemadam kebakaran, seperti hidran dan saluran airnya. Ombudsman menemukan sejumlah hidran tidak berfungsi. Misalnya, semua hidran di tujuh titik di Kelurahan Tambora, Jakarta Barat. Hal itu mengakibatkan petugas pemadam kebakaran harus mencari sumber air terdekat untuk menaklukan agni.
Petugas saat mengoperasikan robot damkar jenis LUF 60 saat simulasi memadamkan api di Halaman Kantor Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, 13 Februari 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menjelaskan bahwa LUF 60 berfungsi memadamkan api di terowongan MRT. Sebab, sangat berbahaya jika menerjunkan petugas untuk langsung memadamkan api di jalur MRT. “Itu menjadi salah satu persyaratan negara yang memiliki terowongan MRT,” kata dia, beberapa waktu lalu.
Dinas membeli LUF 60 seharga Rp 7,8 miliar. Saat terjadi kebakaran di Apartemen Tamansari Sudirman, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada 4 April lalu, Dinas mengerahkan robot pemadam api buatan Austria tersebut.
LUF 60 bisa masuk ke tempat yang tidak bisa dilalui mobil pemadam kebakaran. Robot itu juga bisa naik-turun tangga dengan sudut kemiringan sekitar 30 derajat.
LUF 60 dikerahkan untuk menyedot asap kebakaran di basemen gedung karena memiliki ventilator fan. Asap dapat dibuang sejauh 99 meter melalui air ducting. Alat penjinak agni tersebut juga bisa mengurangi risiko petugas pemadam kebakaran karena bisa dioperasikan menggunakan alat kendali jarak jauh, dengan jarak maksimal 300 meter.
Kepala Seksi Publikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Saepuloh, menjelaskan bahwa hidran mandiri dibangun di permukiman padat penduduk karena mobil pemadam kebakaran sulit mencapai tempat tersebut. Dinas menargetkan pembangunan hidran mandiri di 49 lokasi.
Data Dinas Penanggulangan Kebakaran menyebutkan pada 2018 telah dibangun 41 hidran mandiri yang tersebar di lima rukun warga (RW), seperti RW 14, Kebon Melati, Jakarta Pusat; RW 05, Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara; RW 07, Cengkareng Timur, Jakarta Barat; RW 08, Manggarai, Jakarta Selatan; dan RW 09, Pisangan Baru Jakarta Timur. Setahun kemudian, Dinas membangun 112 hidran mandiri di 11 RW di lima kota Jakarta.
Menurut Saepuloh, pembangunan hidran pemadam kebakaran mandiri akan dilanjutkan kembali pada tahun depan. Adapun program tersebut terhenti pada tahun lalu dan tahun ini karena pemerintah DKI perlu memfokuskan anggaran daerah untuk penanganan wabah Covid-19. “Pada 2022 mudah-mudahan bisa terealisasi semua,” kata dia.
