JAKARTA – Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menilai pemerintah DKI Jakarta perlu memperbarui data penerima bantuan sosial jika ingin mengubah bentuk bantuan dari bahan pokok menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Tujuannya agar tidak terjadi duplikasi data penerima bantuan.
Untuk itu, pemerintah DKI bisa melakukan sinkronisasi data penerima bantuan dengan Kementerian Sosial. Pemerintah DKI juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal para perantau yang kini tinggal di Jakarta dan perlu mendapatkan bantuan karena terkena dampak pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). “Memang untuk sinkronisasi data ini prosesnya agak panjang,” ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Teguh Nugroho, kemarin.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengisyaratkan bakal mengubah bantuan sosial dari bahan pokok ke BLT pada tahun depan. Untuk pelaksanaannya, pemerintah DKI akan berkoordinasi lebih dulu dengan pemerintah pusat.
Dorongan untuk mengubah bantuan sosial dari bahan pokok ke BLT semakin kuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka korupsi penyaluran bantuan sosial bagi warga yang terkena dampak Covid-19. Juliari diduga mengambil fee sebesar Rp 10 ribu per paket bantuan bahan pokok.
Hal lain yang harus diperhatikan dalam penyaluran BLT, kata Teguh, ialah kesiapan bank penyalur. Sebaiknya, pemerintah DKI menggandeng lebih dari satu bank untuk mendistribusikan bantuan tunai agar tidak terjadi kerumunan saat masyarakat ingin mengambil santunan.
Teguh sejak awal menyarankan agar pemerintah DKI memberikan bantuan dalam bentuk tunai. Tujuannya untuk menghindari keterlambatan penyaluran bantuan karena minimnya vendor yang bisa menyediakan paket bahan pokok dalam jumlah banyak.
Pemerintah DKI bahkan sempat telat menyalurkan bantuan bahan pokok itu kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Padahal saat itu pemerintah Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat di mana kegiatan masyarakat sangat dibatasi.
Menurut Teguh, pengadaan paket bantuan berupa bahan pokok juga rentan penyelewengan. Hal itu terjadi dalam kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari. “Potensi maladministrasi ada dalam proses pengadaannya, dan itu terjadi di Kementerian Sosial,” katanya.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menuturkan, jika pemerintah DKI mengubah bantuan sosial dari bahan pokok menjadi BLT, sebaiknya disalurkan melalui bank. Ia khawatir ada pungutan liar jika BLT disalurkan melalui kelurahan.
Misbah mengatakan pemerintah DKI harus segera memperbarui data penerima bantuan, khususnya data terpadu kesejahteraan sosial, jika ingin menyalurkan BLT. “Data penerima itu kemudian divalidasi dengan nomor rekening penerimanya,” ujarnya.
Bantuan sosial berupa bahan pokok lebih rentan diselewengkan dibanding BLT. Apalagi, kata Misbah, kerap ditemukan bantuan yang diterima oleh masyarakat nilainya lebih kecil dibanding harga paket bantuan yang ditetapkan pemerintah.
Indonesia Corruption Watch sebelumnya juga menemukan masalah dalam penyaluran bantuan bahan pokok di Jakarta. Misalnya, sejumlah warga menerima bantuan dobel—dapat bantuan dari DKI dan Kementerian Sosial. Padahal ada warga lain yang membutuhkan santunan, tapi tidak menerimanya.
Hal itu mengakibatkan sejumlah warga menerapkan sistem bagi rata paket bantuan tersebut. Tujuannya agar tidak terjadi keributan karena pembagian bantuan yang belum merata.
GANGSAR PARIKESIT
Data Penerima Bantuan Perlu Dibenahi
