JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta berharap bantuan sosial bagi masyarakat yang terimbas Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pada tahun depan diberikan dalam bentuk tunai. Alasannya, bantuan secara tunai dinilai lebih minim penyelewengan dibanding bantuan bahan pokok.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mengatakan, pada bantuan sosial berupa bahan pokok, selalu ada potongan. Misalnya, dari anggaran bantuan sebesar Rp 300 ribu per paket, akan dipotong biaya distribusi dan pengemasan. “Jadi, saat bantuan itu diterima masyarakat, nilainya sudah berkurang,” ujarnya, kemarin.
Pemerintah Jakarta menyalurkan bantuan sosial bagi 1,1 juta keluarga yang terimbas Covid-19 berupa bahan pokok, seperti beras 10 kilogram, sarden empat kaleng, biskuit kaleng, minyak goreng, kecap, tepung terigu, bihun, dan sabun mandi batang. Adapun Kementerian Sosial menyalurkan bantuan bahan pokok bagi 1,3 juta keluarga.
Gembong menilai bantuan sosial berupa bahan pokok saat ini tidak tepat lagi. Sebab, kini Jakarta berstatus pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi, yang memungkinkan masyarakat beraktivitas kembali dengan sejumlah pembatasan.
Adapun bantuan bahan pokok sebelumnya diberikan karena Jakarta menerapkan pembatasan sosial ketat yang mewajibkan masyarakat berdiam diri di rumah. Penyaluran bantuan bahan pokok dianggap ampuh mencegah orang ke luar rumah sehingga bisa mengurangi tingkat penularan virus corona.
Menurut Gembong, pemberian bantuan uang tunai memiliki manfaat lain, yaitu bisa menggerakkan ekonomi warga. Sebab, dengan uang bantuan itu, masyarakat bisa berbelanja kebutuhan pokok di warung kecil. “Ekonomi rakyat kan juga jadi bergerak,” kata anggota Komisi Bidang Pemerintahan DPRD ini.
Anggota Badan Anggaran DPRD, Syarif, mengatakan semua fraksi di Kebon Sirih sepakat mengusulkan agar pemerintah mengubah bentuk bantuan sosial dari bahan pokok ke bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun depan. Bantuan dalam bentuk tunai ini dianggap lebih efektif karena tidak memerlukan biaya distribusi dan pengemasan.
Menurut Syarif, biaya pengemasan dan pendistribusian bantuan bahan pokok cukup tinggi. Anggaran pengepakan dan penyaluran satu paket bantuan bisa mencapai Rp 8.000. “Hitung saja berapa biaya kalau ada lebih dari satu juta paket bahan pokok yang dibagikan,” tutur politikus Gerindra ini.
Sebelumnya, Fraksi Gerindra menyarankan agar pemerintah menyalurkan bantuan secara tunai karena bantuan dalam bentuk bahan pokok kerap ditemukan masalah. “Sebaiknya dalam bentuk BLT sehingga dapat dimonitor dengan baik oleh semua pemangku kepentingan,” tutur Wakil Ketua Komisi Bidang Pemerintahan DPRD Inggard Joshua saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Gerindra terhadap pidato Gubernur DKI Jakarta soal rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.
Ketua Fraksi Golkar Basri Baco mengatakan, saat reses, kerap didapat keluhan dari masyarakat perihal menurunnya kualitas bantuan bahan pokok. Karena itu, alangkah lebih baik jika bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 itu diberikan dalam bentuk uang tunai. Namun pemerintah DKI harus melakukan pemutakhiran data penerima bansos dalam data terpadu kesejahteraan sosial agar BLT yang disalurkan tepat sasaran.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengisyaratkan setuju atas usul Dewan untuk mengubah bantuan sosial dari bahan pokok ke BLT pada tahun depan. Untuk pelaksanaannya, pemerintah DKI akan berkoordinasi lebih dulu dengan pemerintah pusat. “Eksekutif menyampaikan apresiasi dan terima kasih serta sependapat untuk mengganti penyaluran sembako menjadi BLT,” tuturnya dalam pidato jawaban pandangan umum fraksi pada 27 November lalu.
GANGSAR PARIKESIT | IMAM HAMDI
