JAKARTA – Pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta kemarin telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Covid-19. Dalam aturan baru tersebut, pemerintah diharuskan melibatkan DPRD dalam memutuskan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, mengatakan pembahasan tentang pelibatan DPRD itu cukup alot. Sebab, berdasarkan pertimbangan Keme...
Metro
Tarik-Ulur Pelibatan DPRD dalam Pembatasan
Kementerian Dalam Negeri tetap memiliki kewenangan untuk mengoreksi pasal-pasal dalam perda yang sudah disahkan.
Edisi, 20 Oktober 2020
Tempo
- - Permintaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta agar dilibatkan oleh pemerintah DKI dalam pengambilan keputusan terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar menemui hambatan.
- - Sebab, Kementerian Dalam Negeri menilai pemerintah Jakarta tidak harus melibatkan Dewan dalam pengambilan kebijakan itu. .
- - Dewan berkukuh minta dilibatkan dalam pengambilan keputusan PSBB, meski Kemendagri tak sependapat.
