JAKARTA – Pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta kemarin telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Covid-19. Dalam aturan baru tersebut, pemerintah diharuskan melibatkan DPRD dalam memutuskan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhanah, mengatakan pembahasan tentang pelibatan DPRD itu cukup alot. Sebab, berdasarkan pertimbangan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah tidak harus meminta pertimbangan Dewan untuk menerapkan PSBB. Dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. “Kemendagri mintanya cukup diberitahukan (kepada Dewan),” tutur dia kepada Tempo, kemarin.
Sebelum Perda Covid-19 disahkan, sejumlah politikus Kebon Sirih berkeras untuk dilibatkan oleh Balai Kota dalam memutuskan PSBB. Alasannya, penerapan limitasi ini berdampak pada masyarakat banyak. Legislator yang menjadi wakil rakyat merasa berkepentingan untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Tujuannya semata-mata agar keputusan pembatasan itu tidak semakin memberatkan rakyat.
Atas pertimbangan tersebut, DPRD meminta agar aturan tentang pelibatan legislatif ditegaskan dalam Perda Penanggulangan Covid-19. Mereka tetap berkeras meski pemerintah DKI Jakarta telah menyampaikan hasil evaluasi dan fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri. Walhasil, eksekutif mengakomodasi keinginan DPRD dengan mencantumkannya dalam Pasal 19 Perda Penanggulangan Covid-19 yang disahkan kemarin.
Menurut Yayan, meski perda telah disahkan, Kementerian Dalam Negeri tetap memiliki kewenangan untuk mengoreksi pasal-pasal di dalamnya. Kementerian bisa menolak memberikan nomor registrasi perda jika regulasi belum diperbaiki sesuai dengan arahan. Tanpa nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri, Perda Penanggulangan Covid-19 tak bisa diberlakukan menjadi aturan.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Jakarta, Pantas Nainggolan, menuturkan, sebagai wakil rakyat, Dewan banyak menerima aspirasi masyarakat. Selama ini penerapan limitasi dinilai memiliki dampak yang sangat luas. Karena itu, kata Pantas, sudah seharusnya Dewan dilibatkan dalam pengambilan keputusan PSBB. “Kami akan memberikan masukan kepada eksekutif, sebelum eksekutif mengumumkan tahapan kepada masyarakat,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi berpendapat serupa. Dia menegaskan, eksekutif tidak bisa meniadakan peran legislatif dalam menjalani roda pemerintahan. Selama ini, kata Prasetyo, Dewan tidak pernah dilibatkan dalam menentukan kebijakan PSBB. “Kami hanya nonton. (Padahal) kan, menyangkut masalah keuangan juga di situ (penerapan PSBB),” katanya.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, belum memberikan penjelasan soal hasil fasilitasi dan evaluasi perihal Raperda Penanggulangan Covid-19, termasuk pasal pelibatan DPRD untuk memutuskan pembatasan. Pertanyaan Tempo tak kunjung dibalas hingga tenggat tulisan.
GANGSAR PARIKESIT | IMAM HAMDI
Tarik-Ulur Pelibatan DPRD dalam Pembatasan
