JAKARTA– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta minta dilibatkan dalam pengambilan keputusan penetapan, perpanjangan, atau pencabutan masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota. Permintaan tersebut memaksa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah klausul pada Pasal 19 Peraturan Daerah Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid 19).
“Kami minta dilibatkan karena DPRD itu representasi warga Jakarta,” kata anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jakarta, Andyka, kemarin. “Keputusan tetap di tangan pemerintah daerah. Tapi sebelum itu bicara dulu dengan DPRD.”
Andyka mengatakan aturan tentang pelibatan DPRD dalam kebijakan penanganan wabah tersebut belum tuntas dibahas dalam rapat finalisasi draf Rancangan Perda Covid-19. Padahal rapat yang membahas redaksional draf yang berisi 38 pasal tersebut sudah dimulai sejak pukul 10.00 WIB. “Ini (pukul 19.00 WIB) istirahat sebentar, nanti lanjut lagi,” kata dia. “Seluruh pasal pada dasarnya sudah selesai, sudah disepakati.”
Permintaan DPRD itu sebenarnya tidak lazim. Sebab, hampir di seluruh pemerintahan daerah, kebijakan dalam penanganan wabah diputuskan berdasarkan hasil asesmen kepala daerah bersama satuan kerja perangkat daerah dan para ahli. Namun, menurut Andyka, DPRD layak dilibatkan agar dapat mencegah keputusan pemerintah provinsi yang berpotensi memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Karena itu, dia membantah jika dikatakan permintaan itu sebagai upaya untuk mencari panggung dalam penanganan Covid-19.
“PSBB transisi akan berakhir 25 Oktober mendatang. Nah (langkah selanjutnya), mau bagaimana?” kata Andyka. “Kalau keputusan tiba-tiba dan tidak mempertimbangkan dari sisi berbagai kalangan masyarakat, bisa saja (keputusan itu) akan berdampak buruk.”
Hingga berita ini ditulis, anggota Bapemperda belum memberikan konfirmasi hasil akhir dari rapat finalisasi draf tersebut. Meski demikian, Andyka sempat memaparkan sejumlah klausul yang disepakati legislatif dan eksekutif. Salah satunya adalah penghapusan kategorisasi suspect dalam penanganan Covid 19.
Menurut Andyka, penetapan status suspect justru membawa dampak buruk. Orang yang mendapat status itu diperlakukan layaknya pasien positif Covid-19. Begitu juga jika ada pasien suspect meninggal. Mereka dimakamkan dengan protokol penanganan penyakit menular. “Begitu hasil tes keluar ternyata negatif, ini kan tidak ada rasa keadilannya,” kata dia. “Akhirnya kami sepakat, istilah suspect (diusulkan untuk) dihapuskan.”
Berdasarkan temuan anggota DPRD, kata Andyka, status suspect dan probable memicu komersialisasi tes swab metode polymerase chain reaction (PCR). “Dalam beberapa kasus, ada pasien mengalami sakit kepala atau mual, malah disuruh tes PCR. Ini jadi perdagangan,” kata dia.
Gembong Warsono, anggota Bapemperda lainnya, menyoroti aturan tentang sanksi dan denda. Menurut dia, Raperda Covid-19 akan memperluas penetapan hukuman bagi para pelanggar protokol kesehatan. Salah satunya tentang pengenaan sanksi di sebuah tempat usaha yang tak hanya menyasar pemilik, tapi juga pengunjung dan pekerja yang melanggar.
Gembong optimistis aturan itu bisa segera disepakati. Finalisasi draf akan dibawa ke rapat pimpinan gabungan DPRD sebelum pengesahan dalam rapat paripurna. “Malam ini (kemarin) pasti selesai finalisasinya,” kata dia.
Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhanah belum memberikan tanggapan atas rapat pembahasan terakhir draf Raperda Covid-19. Sebelumnya, dia mengatakan pemerintah akan merevisi sejumlah isi Raperda Covid-19 dengan menghapus atau mengeluarkan sejumlah klausul. “Yang belum diatur dalam undang-undang (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan) akan kami masukkan ke Perda,” kata dia.
FRANSISCO ROSARIANS
DPRD Minta Dilibatkan dalam Penetapan Pembatasan
