BOGOR – Polisi menetapkan status tersangka untuk dua pegawai Pemerintah Kabupaten Bogor yang diduga menerima suap. Mereka adalah Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Irianto, dan anggota stafnya yang bernama Faisal. "Hari ini status mereka sudah tersangka," kata Kepala Kepolisian Resor Bogor, Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy, kemarin. "Dua-duanya kami kenakan tindak pidana korupsi."

Suap yang diduga diterima Irianto dan Faisal itu berkaitan dengan pengurusan izin pendirian rumah sakit di Kecamatan Cibinong dan pembangunan vila di Kecamatan Cisarua. Dua pegawai negeri itu diringkus polisi di kantor DPKKP di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, dalam operasi tangkap tangan pada Selasa lalu. Polisi menyita sejumlah dokumen dan uang tunai sebesar Rp 120 juta.

Roland mengatakan, pada penangkapan Selasa lalu, sebenarnya ada empat orang lagi yang digelandang ke kantor polisi, selain Irianto dan Faisal. Tiga orang tersebut adalah pengusaha dan satu pegawai kabupaten. Namun status mereka saat ini masih sebagai saksi.

Menurut Roland, berdasarkan hasil pemeriksaan, diduga Irianto dan Faisal menerima uang suap untuk membantu pengurusan izin pembangunan rumah sakit dan vila. "Intinya (uang suap) itu untuk memuluskan penerbitan izin," kata dia.

Roland menambahkan, saat mereka ditangkap, polisi memang menyita uang tunai Rp 120 juta. Namun uang suap yang diterima Irianto saat ditangkap itu jumlahnya hanya Rp 50 juta. Adapun Rp 70 juta sisanya belum diketahui asal-usulnya. "Masih ditelusuri," kata dia. "Saat ini baru dua itu yang tersangka. Lainnya masih proses penyelidikan dan pengembangan."

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, mengatakan penangkapan Irianto dan Faisal harus menjadi pelajaran bagi pegawai negeri dalam memberi layanan kepada masyarakat, baik di lembaga pemerintahan maupun DPRD. "Ini langkah awal untuk menjadikan Kabupaten Bogor bersih dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme)," kata Rudy.

Rudy berharap terbongkarnya kasus suap ini tidak akan mengurangi pelayanan di Dinas Perumahan ataupun instansi pelayan publik lainnya. "Jangan lagi ada suap-suapan. Kalau ada yang menggoda, segera laporkan kepada pihak berwajib," ucap Rudy.

Kepala DPKPP Juanda Dimansyah mengatakan pelayanan di instansinya tidak akan terganggu, meski posisi Sekretaris DPKPP saat ini lowong. Ada kemungkinan, kata Juanda, tugas sekretaris akan dijalankan oleh pejabat sementara. Namun dia belum bisa memastikan siapa yang bakal menempati posisi itu. "Untuk beliau (Irianto), prosesnya kami serahkan kepada pihak berwajib, karena memang sudah kewenangannya," kata Juanda. M.A. MURTADHO | SUSENO