KPK Minta DKI Persulit Izin Penunggak Pajak
Jumat, 6 Desember 2019
Seluruh data identitas dan usaha milik wajib pajak bisa ditelusuri dan terkoneksi.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempersulit proses izin dan pelayanan bagi penunggak pajak kendaraan mewah. Friestmount Wongso, anggota fungsional Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Koordinator Wilayah III KPK, mengatakan seluruh data pajak telah terkoneksi dengan identitas wajib pajak.
"Dari nama wajib pajak, akan keluar data diri dan semua usaha yang dimiliki. Kalau ada niat mengurus izin at
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
