Ombudsman Mengkritik Kewajiban Sewa Lorong Bawah Tanah
Jumat, 6 Desember 2019
Penarikan retribusi seharusnya dilakukan Badan Pajak dan Retribusi Daerah, bukan BUMD.
JAKARTA - Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho, mempertanyakan rencana Pemerintah Provinsi DKI untuk mengenakan tarif sewa atas pemakaian sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT). Sebab, kebijakan itu dinilai berpotensi melanggar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas.
Teguh menjelaskan, peraturan daerah itu menyebutkan pemakaian ruang bawah tanah untuk penempatan sementara jaringan utilitas dan pemakaian
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
