HONG KONG – Anggota parlemen pro-demokrasi Hong Kong menyatakan mundur setelah empat rekan mereka dipecat atas tuduhan membahayakan keamanan nasional. Keputusan kubu demokrasi itu dibuat beberapa jam setelah pemerintah Hong Kong mendiskualifikasi empat legislator, Alvin Yeung, Dennis Kwok, Kwok Ka-ki, dan Kenneth Leung, dari badan legislatif.
“Kami mundur karena mitra kami, kolega kami, didiskualifikasi oleh tindakan kejam pemerintah pusat,” ujar Ketua Partai Demokrat Wu Chi-wai dalam keterangan pers, kemarin. “Meski menghadapi banyak kesulitan di masa depan untuk perjuangan demokrasi, kami tidak akan pernah menyerah.”
Wu mengatakan legislator pro-demokrasi akan menyerahkan surat pengunduran diri mereka hari ini. Selama konferensi pers, anggota parlemen pro-demokrasi meneriakkan “Hong Kong butuh dukungan, kami berdiri bersama!” sambil berpegangan tangan.
Pemecatan itu dilakukan setelah lembaga legislatif tertinggi Cina mengesahkan resolusi baru yang mensyaratkan setiap anggota parlemen harus memiliki pandangan patriotik terhadap negara. Empat legislator tersebut dipecat setelah Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional Cina mengizinkan parlemen Kota Hong Kong memecat mereka karena dianggap mendukung kemerdekaan, bersekongkol dengan asing, atau mengancam keamanan nasional. Pemerintah Hong Kong dapat mendiskualifikasi mereka tanpa melalui pengadilan.
Seperti dilansir Voice of America, pemecatan Alvin Yeung, Dennis Kwok, Kwok Ka-ki, dan Kenneth Leung terjadi hanya dua hari setelah 19 legislator pro-demokrasi—dari 70 anggota parlemen—mengancam mundur massal jika kolega mereka didiskualifikasi. Pengunduran diri massal menyebabkan hanya legislator pro-Beijing yang tersisa di parlemen.
Dennis Kwok mengatakan pemecatan ini melanggar konstitusi maupun hak-hak mereka karena harus melalui proses hukum. “Saya hanya menjalankan kekuasaan dan fungsi sesuai dengan prosedur hukum, serta memastikan prosedurnya dipatuhi, yang menurut saya merupakan prinsip penting bagi masyarakat Hong Kong,” kata Kwok kepada Radio Television Hong Kong. Empat legislator ini termasuk 12 legislator yang dilarang mencalonkan diri dalam pemilu yang semula dijadwalkan berlangsung pada September lalu. Pemerintah menunda pemilu selama setahun dengan alasan pandemi corona.
Langkah ini meningkatkan keprihatinan di Barat akan tingkat otonomi Hong Kong di bawah formula “satu negara, dua sistem” ketika Inggris mengembalikan Hong Kong ke Cina pada 1997. “Kami tidak dapat lagi memberi tahu dunia bahwa kami masih memiliki ‘satu negara, dua sistem’,” ujar Wu Chi-wai.
Adapun Cina membantah mengekang hak dan kebebasan di pusat keuangan global tersebut. Pemimpin Hong Kong yang didukung Beijing, Carrie Lam, mengatakan menyambut beragam pendapat di badan legislatif, tapi undang-undang harus diterapkan. “Kami tidak bisa membiarkan anggota legislatif yang tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak memenuhi syarat tetap duduk di parlemen,” katanya.
CHANNEL NEWS ASIA | REUTERS | DW | BBC | SUKMA LOPPIES
