HONG KONG – Tidak lama sebelum Hong Kong diserahkan kepada Cina, Simon Ng mengurus paspor Inggris-nya, dokumen yang menurut dia tidak dibutuhkan lagi. Namun sekarang dia sedang mempertimbangkan untuk menggunakannya guna beremigrasi ke Inggris.
Rencana otoritas Cina untuk memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong telah menimbulkan protes pro-demokrasi. Simon pun mempertimbangkan untuk meninggalkan kota itu.
Rencana itu dia renungkan untuk pertama kali dalam hidupnya sejak Inggris mengembalikan Hong Kong pada 1997. “Saat itu, seperti banyak rekan saya, saya pikir Cina akan melakukan reformasi, tapi itu tinggal harapan,” kata asisten profesor berusia 52 tahun itu kepada AFP. “Sekarang benar-benar momen yang gelap, dan masa depan sangat mungkin menjadi lebih buruk.”
Status warga negara Inggris merupakan produk ketakutan serupa pada masa lampau, masa sebelum peralihan Hong Kong ke daratan utama Cina pada 1997. Namun saat ini banyak warga Hong Kong yang justru khawatir akan aturan komunis pemerintahan Cina bagi kebebasan kota itu dan sistem kapitalis yang berkembang pesat. Banyak warga yang bertambah khawatir setelah Cina mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong. Pengesahan tersebut menimbulkan aksi protes.
Ratusan warga Hong Kong kemarin berkumpul di Distrik Mong Kok dan sebuah pusat belanja di Distrik Sha Tin. Orang-orang dari kelas pekerja itu berkumpul untuk memperingati momen penting yang terjadi tahun lalu. Selama hampir tujuh bulan pada tahun lalu, warga Hong Kong memprotes RUU Ekstradisi—aturan hukum yang memungkinkan seorang tersangka dibawa dan diadili di Cina. Polisi anti-huru-hara terlihat di kawasan itu.
Kali ini mereka bersiap menggelar aksi unjuk rasa menentang Undang-Undang Keamanan Nasional. “Saya khawatir akan Undang-Undang Keamanan Nasional. Tapi, jika kita kehilangan kepercayaan atau meninggalkan Hong Kong, tidak ada yang akan memperjuangkan kebebasan dan demokrasi,” ujar Moon Chan, 22 tahun, yang bekerja di bidang penjualan.
Beberapa siswa juga membuat kelompok berbentuk rantai dan berkumpul dalam acara makan siang di pusat belanja. Di Taipei, ibu kota Taiwan yang diperintah secara demokratis yang diklaim Tiongkok, puluhan orang bersatu dalam solidaritas. Mereka berteriak, “Bebaskan Hong Kong. Revolusi sekarang!”
Inggris memandang undang-undang itu sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan penyerahan Hong Kong. Inggris menawarkan kepada siapa pun warga Hong Kong yang lahir sebelum 1997 untuk mengajukan paspor Inggris berupa paspor BN(O) atau British National (Overseas). Inggris memperluas hak imigrasi, termasuk kemungkinan jalan menuju kewarganegaraan.
Dokumen itu memberi warga Hong Kong akses ke layanan konsuler Inggris di luar negeri dan izin untuk melakukan perjalanan ke Inggris hingga enam bulan sekaligus, tapi tidak untuk tinggal atau bekerja di sana. Saat ini sekitar 350 ribu warga Hong Kong telah memegang paspor Inggris. Sekitar 2,9 juta orang, siapa pun yang lahir sebelum 1997, memenuhi syarat untuk memiliki paspor Inggris itu dan ada kemungkinan mendapatkan kewarganegaraan di sana.
Survei oleh Universitas Cina terhadap lebih dari 800 warga Hong Kong menemukan bahwa mereka yang berusia antara 18 dan 24 tahun melaporkan keinginan kuat untuk beremigrasi. Sebanyak 50 persen dari mereka mempertimbangkannya. Meski begitu, sebagian besar dari mereka yang berusia di bawah 23 tahun, yang menjadi landasan protes tahun lalu, saat ini tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan status BN(O).
Asuka Law, 23 tahun, yang berusia 3 bulan saat Hong Kong diserahkan kepada Cina, dianggap memenuhi syarat. Ia berencana pergi pada Oktober mendatang. “Saya rasa saya tidak punya banyak waktu lagi,” kata Law. Dia mengatakan ingin memulai bisnis di luar negeri untuk membantu sesama warga Hong Kong.
Tawaran Inggris tersebut memicu kemarahan di Beijing, yang kemudian menuduh London melanggar komitmen penyerahannya. Pemerintah Hong Kong juga menyatakan laporan Inggris yang mengkritik langkah Cina dianggap tidak akurat dan bias.
FRANCE24.COM | REUTERS | BBC | SUKMA LOPPIES
Khawatir Warga akan Hukum Keamanan Hong Kong
