NEW YORK - Tim panel Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan Korea Utara menyembunyikan fasilitas senjata nuklir di bandar udara. Dalam laporan rahasia yang diserahkan ke Dewan Keamanan PBB, tim itu menyatakan sanksi terhadap Korea Utara tidak efektif. Sebab, Pyongyang masih dapat memperoleh kiriman produk minyak secara ilegal, menjual batu bara, dan melanggar embargo senjata.
"Program rudal balistik nuklir dan balistik DPRK tetap utuh," demikian dinyatakan laporan itu, kemarin. Laporan menggunakan nama Republik Rakyat Demokratik Korea atau Democratic People’s Republic of Korea/DPRK, nama resmi Korea Utara. "Panel menemukan bahwa DPRK menggunakan fasilitas sipil, termasuk bandara, untuk perakitan dan pengujian rudal balistik."
Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menerapkan serangkaian sanksi ekonomi yang berat terhadap Korea Utara sebagai tanggapan atas uji coba nuklir dan peluncuran misilnya pada 2017. Namun Korea Utara tetap melakukan transfer minyak secara ilegal untuk bahan bakar. Korea Utara juga menjual batu bara menggunakan jaringan kapal untuk menghindari langkah-langkah yang diberlakukan PBB di Pyongyang.
"Pelanggaran-pelanggaran ini membuat sanksi PBB tidak efektif dengan membatasi impor produk minyak dan minyak mentah terhadap DPRK serta larangan batu bara pada 2017," demikian bunyi laporan itu.
Sebanyak 4 juta barel minyak mentah per tahun dan 500 ribu barel produk minyak sulingan tetap dijual. Laporan itu juga menuduh Korea Utara melanggar embargo senjata PBB dan memasok senjata kecil, senjata ringan, serta peralatan militer lain ke Libya, Sudan, dan kelompok pemberontak Houthi di Yaman melalui perantara asing.
Laporan itu menyebutkan pelabuhan dan bandara DPRK digunakan untuk melakukan impor minyak ilegal dan ekspor batu bara. Diduga, impor minyak dan penjualan batu bara dilakukan dengan menyelundupkan dan menerima pembayaran tunai secara besar-besaran oleh warga negara DPRK. "Sanksi finansial adalah langkah yang tidak bisa diterapkan dan rezim secara aktif menghindari sanksi," demikian laporan tim panel.
Temuan panel PBB ini sejalan dengan penilaian intelijen Amerika beberapa hari lalu bahwa Korea Utara tidak mungkin membatalkan program senjatanya. Pekan lalu, Direktur Intelijen Nasional Amerika, Dan Coats, mengatakan para pemimpin Korea Utara melihat kemampuan senjata nuklir sebagai hal penting bagi kelangsungan rezim pemerintahannya.
Belum ada komentar dari Pyongyang terkait dengan laporan tim panel PBB. Meski begitu, setelah pertemuan Presiden Amerika Donald Trump dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, di Singapura pada 12 Juni tahun lalu, Pyongyang mengklaim telah melaksanakan sebagian denuklirisasi, di antaranya membongkar sejumlah fasilitas nuklir di kompleks nuklir Yongbyon utara.
Korea Utara tetap kecewa karena pemerintahan Trump tetap menerapkan sanksi pada 2017. Korea Utara juga mengeluh karena Amerika belum membalas langkah-langkah denuklirisasi, meski dalam pertemuan di Singapura disebutkan bahwa dialog tersebut bertujuan mencapai denuklirisasi Semenanjung Korea secara lengkap.
Laporan tim panel ini dibawa ke Dewan Keamanan PBB ketika Presiden Donald Trump mengumumkan adanya pertemuan kedua dengan Pemimpin Kim pada akhir Februari di Hanoi, Vietnam. Utusan khusus Amerika untuk Korea Utara, Stephen Biegun, kemarin, mengunjungi Korea Utara untuk menggelar pembicaraan. Selain itu, dia mendesak kemajuan dan langkah-langkah persiapan dalam pertemuan kedua antara Trump dan Kim di Vietnam. SOUTH CHINA MORNING POST | NDTV | CHANNEL NEWS ASIA | YONHAP | SUKMA LOPPIES
Vietnam, Lokasi Dialog Kedua Trump-Kim
