Homepage
  • login/register
  • Home
  • Berita Utama
  • Editorial
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Internasional
  • Olahraga
  • Sains
  • Seni
  • Gaya Hidup
  • Info Tempo

koran tempo

7
Februari
2019
Dukung Independensi Tempo
  • Home
  • Berita Utama
  • Nasional
  • Ekonomi
  • Metro
  • Sains
  • Editorial
  • Opini
  • Info Tempo
  • Cari Angin
SebelumnyaNasional 2/4 Selanjutnya
Nasional

Dewan Selesaikan RUU PKS Sebelum Ganti Periode

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan dibahas kembali pasal per pasal.

Edisi, 7 Februari 2019
Profile
Tempo
Sejumlah perempuan dari berbagai komunitas dan organisasi melakukan unjuk rasa mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual

JAKARTA - Penolakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tak menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, yang membidangi agama dan sosial serta membahas rancangan undang-undang tersebut, berjanji bakal mengetok palu pengesahan sebelum pergantian masa jabatan tahun ini. "Semua anggota Komisi VIII sudah memiliki komitmen untuk menyelesaikan RUU ini sebelum masa periode anggota DPR ini berakhir," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, kepada Tempo, kemarin.

Ia mengatakan pembahasan RUU PKS saat ini masih berada di tingkat panitia kerja (panja). Komisi VIII, kata Ace, masih membandingkan daftar isian masalah (DIM) yang disusun DPR dengan DIM usulan panja pemerintah. Secara substansi, menurut Ace, RUU PKS diarahkan untuk pencegahan, perlindungan, rehabilitasi korban, serta pemberian hukuman yang berefek jera bagi para pelakunya. Bila ada substansi yang bertentangan dengan tatanan sosial dalam norma adat dan agama, ia melanjutkan, Dewan akan mencermati agar hal itu tidak termaktub dalam undang-undang.

Masuknya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ke program legislasi nasional telah disetujui Dewan pada Januari 2016. Namun, hingga kini, RUU itu tak kunjung disahkan. Pembahasan rancangan ini pun makin alot setelah Fraksi PKS menolak RUU lantaran masukannya tak diakomodasi dalam pembahasan. Salah satu masukan PKS adalah penambahan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas pertama rancangan undang-undang tersebut.

PKS juga mendorong pengubahan definisi kekerasan seksual. Jika panja tak mengubah draf sesuai dengan masukannya, PKS menilai rancangan undang-undang ini akan membuka ruang kebebasan seks. "Setelah dipelajari lebih dalam, pasal demi pasal, ayat demi ayat, ada yang secara makna dan tafsiran bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma-norma agama," ujar Sekretaris Fraksi PKS, Sukamta.

W251bGwsIjIwMjEtMDQtMjIgMTg6NDk6MDkiXQ

Ace membantah bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bakal diarahkan untuk melanggengkan seks bebas dan hubungan seks sesama jenis. Menurut dia, RUU ini bertujuan memberikan perlindungan kepada siapa pun agar tidak mengalami kekerasan seksual. Meski begitu, ia memastikan panja DPR akan menerima masukan dari masyarakat. "Kami masih mensinkronkan dengan undang-undang terkait, seperti Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang KUHP, dan lainnya," ucapnya.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan kembali dibahas pasal per pasal, khususnya terhadap pasal-pasal yang dianggap membuka pintu perzinaan. "Karena patokan kami adalah ajaran agama, itu pasti kami jaga betul. Jangan sampai undang-undang ini justru melegalkan atau membiarkan orang-orang yang melakukan sesuatu yang dilarang agama," tuturnya.

Aktivis Penggerak Keberagaman, Inayah Wahid, mendorong parlemen segera mengesahkan rancangan undang-undang ini. Sebab, angka kekerasan seksual terus bertambah. Sepanjang 2013-2017, Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan menerima 28.019 laporan kekerasan seksual yang dialami anak-anak dan perempuan. "Undang-undang ini urgen sekali untuk disahkan. Sudah terlalu banyak korbannya. Narasi yang dibawa orang-orang bahwa undang-undang ini pro-zina dan LGBT itu tidak benar," kata dia.

Komisioner Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin, meminta para anggota Dewan tidak termakan oleh hoaks seputar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ia juga mendorong Panja Komisi VIII DPR berfokus membahas substansi rancangan undang-undang sebagai regulasi yang mengatur jaminan perlindungan negara terhadap para korban kekerasan seksual. "Pemerintah harus tetap berkomitmen untuk mempercepat proses pembahasan dan pengesahan RUU ini," ujarnya. MAYA AYU PUSPITASARI | BUDIARTI UTAMI PUTRI


Kisah RUU 10 Tahun




SebelumnyaNasional 2/4 Selanjutnya

Hubungi Kami:

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Komentar

Berita Terkait

  • Penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disesalkan
  • Dewan Selesaikan RUU PKS Sebelum Ganti Periode
  • Literasi Keagamaan di Masjid Dinilai Rendah
  • Para Inkumben Terancam Lengser

    Berita Lainnya

  • Cover Story

    Memangkas Jenderal tanpa Jabatan

    Tentara Nasional Indonesia mengklaim jumlah perwira tanpa jabatan akan menyusut dalam lima tahun.

    7 Februari 2019
  • Berita Utama

    Jenderal tanpa Jabatan Diharapkan Berkurang dalam Lima Tahun

    Prajurit diusulkan dapat berkarier di jabatan fungsional.

    7 Februari 2019
  • Berita Utama

    Penolakan Revisi UU Militer Menguat

    Tentara diminta tidak ikut campur persoalan sipil.

    7 Februari 2019
  • Berita Utama

    Balada Jenderal Ular Tangga

    Perwira tinggi penganggur mengisi waktu tunggu jabatan dengan berbagai kegiatan.

    7 Februari 2019
  • Berita Utama

    Kepala Pusat Penerangan Markas Besar TNI, Mayor Jenderal Sisriadi: Masalah Kelebihan Perwira Dulu Dianggap Tabu

    Banyaknya perwira tinggi dan perwira menengah Tentara Nasional Indonesia yang tidak memiliki jabatan alias non-job kini menjadi sorotan publik.

    7 Februari 2019
  • Parameter

    Bahaya Mengendarai Skuter Listrik

    Popularitas skuter listrik terus meningkat. Selain ringan dan mudah dibawa, kendaraan ini nyaman digunakan di daerah perkotaan.

    7 Februari 2019
  • Peristiwa

    Eni Saragih Dituntut 8 Tahun Penjara

    Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Eni Maulani Saragih, dihukum 8 tahun penjara dalam perkara suap proyek PLTU Riau-1.

    7 Februari 2019
  • Peristiwa

    Jasa Pengiriman Ekspres Boikot Kargo Udara

    Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (Asperindo) menghentikan sementara pengiriman kargo melalui penerbangan.

    7 Februari 2019
  • Peristiwa

    Paus Akui Adanya Pelecehan terhadap Biarawati

    Paus Fransiskus untuk pertama kalinya mengakui adanya pelecehan seksual terhadap para biarawati oleh pastor dan uskup, termasuk sejumlah kasus di mana beberapa imam menggunakan wanita sebagai budak seks.

    7 Februari 2019
  • Peristiwa

    Myanmar Bentuk Tim Panel Konstitusi

    Parlemen Myanmar memilih dan membentuk sebuah komite untuk membahas amendemen konstitusi, meskipun ada keberatan dari beberapa anggota parlemen yang berpihak kepada militer.

    7 Februari 2019
  • Peristiwa

    Runway 3 Soekarno-Hatta Beroperasi Juni

    PT Angkasa Pura II (Persero) optimistis pembangunan landasan pacu atau runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta segera rampung dan dapat dioperasikan pada Juni 2019.

    7 Februari 2019
  • Peristiwa

    Mayora Bidik Eropa Timur dan Afrika

    PT Mayora Indah Tbk berniat mengembangkan pasar ekspor ke kawasan Eropa timur dan Afrika.

    7 Februari 2019
  • Peristiwa

    Lalu Lintas Jalan Tol Bandara Dialihkan sampai 16 Februari

    PT Jasamarga Kunciran Cengkareng (JKC) mengalihkan lalu lintas di ruas jalan tol Bandara Soekarno-Hatta mulai kemarin karena adanya pemasangan balok jembatan di Jembatan Kunciran Junction (Km 15+500) di ruas Serpong menuju Bandara.

    7 Februari 2019
  • Opini

    KPK Diserang Lagi

    "Kalau Anda membunuh saya, tak ada gunanya, karena orang lain akan melanjutkan penyelidikan".

    7 Februari 2019
  • Opini

    Pelanggaran HAM Berat dan Debat Capres

    Indonesia pernah menggelar Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Ad Hoc di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2001-2005.

    7 Februari 2019
  • Editorial

    Usut Penganiayaan Penyidik KPK

    Pengeroyokan yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu pekan lalu, sungguh merupakan insiden memalukan.

    7 Februari 2019
  • Seni

    Keadilan dari Kaleng Rombeng

    Teater Api Indonesia mementaskan DOR karya Putu Wijaya dalam konteks kekinian.

    7 Februari 2019
  • Ilmu dan Teknologi

    Spesies Hiu Purba Baru Ditemukan

    Ikan hiu ini hidup pada zaman yang sama dengan T-Rex.

    7 Februari 2019
  • Internasional

    Korea Utara Dilaporkan Sembunyikan Fasilitas Nuklir di Bandara

    Temuan panel PBB sejalan dengan intelijen Amerika, bahwa Pyongyang enggan membatalkan program nuklirnya.

    7 Februari 2019
  • Internasional

    Trump Berkukuh Membangun Tembok Perbatasan

    Tembok Meksiko hingga penyelidikan terhadap Trump menjadi topik pidato kenegaraan.

    7 Februari 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Unicorn Tanah Air Kian Agresif Berekspansi

    Go-Jek diperkirakan menjadi decacorn pertama.

    7 Februari 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Pemerintah Awasi Penjualan Gas Bersubsidi Secara Online

    Subsidi gas elpiji membengkak menjadi Rp 72,32 triliun.

    7 Februari 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Kinerja Ekspor Tak Mampu Tandingi Impor

    Pertumbuhan ekonomi 2018 tak mencapai target.

    7 Februari 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Tekanan Keuangan Pos Indonesia

    Biaya kewajiban layanan publik membebani kas perusahaan.

    7 Februari 2019
  • Ekonomi dan Bisnis

    Digitalisasi Pos Indonesia Berjalan Lambat

    Kontribusi pendapatan dari segmen usaha baru belum optimal.

    7 Februari 2019
  • Nasional

    Penolakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Disesalkan

    Hoaks tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual bermunculan.

    7 Februari 2019
  • Nasional

    Dewan Selesaikan RUU PKS Sebelum Ganti Periode

    Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual akan dibahas kembali pasal per pasal.

    7 Februari 2019
  • Nasional

    Literasi Keagamaan di Masjid Dinilai Rendah

    Generasi muda lebih senang mengaji di media sosial ketimbang di masjid.

    7 Februari 2019
  • Nasional

    Para Inkumben Terancam Lengser

    Calon penantang lebih populer.

    7 Februari 2019
  • Metro

    Pencatatan Aset DKI Senilai Rp 30 Triliun Terhambat

    Piutang aset sekitar Rp 11,8 triliun pun belum tertagih.

    7 Februari 2019
  • Metro

    BPN Tegaskan Penerbitan Sertifikat Tanah tanpa Biaya

    Pungli dengan dalih uang lelah mencapai Rp 3 juta. Lurah menganggap tak ada masalah.

    7 Februari 2019
  • Metro

    Tersangka Prostitusi Online Kelola Bisnis Seks Anak

    Membernya tersebar luas dari Jakarta, Bandung, Semarang, hingga Surabaya.

    7 Februari 2019
  • Metro

    Jaringan Prostitusi di Grup Line Terbongkar

    Grup percakapan itu menawarkan telepon seks, pertunjukan mesum, hingga transaksi seks. Model yang dijajakan ada yang masih anak-anak.

    7 Februari 2019
  • Olah Raga

    Pilih Madrid

    Chelsea tak punya pilihan selain melepas Hazard.

    7 Februari 2019
  • Olah Raga

    Pemain Persib Dalam Kondisi Siap Ladeni Persiwa

    Laga tunda leg kedua ini akan berlangsung Senin mendatang di Bandung.

    7 Februari 2019
  • Olah Raga

    Barcelona Kejar Isco

    Pemain 26 tahun itu makin kesulitan menembus tim inti Real Madrid di bawah asuhan Santiago Solari.

    7 Februari 2019
  • Olah Raga

    Aturan Baru F1 di 2019

    Beberapa peraturan balap mobil Formula 1 tahun ini berubah.

    7 Februari 2019
  • Olah Raga

    Pemain Diminta Tingkatkan Kualitas Latihan

    Susi Susanti memberi contoh keberhasilan ganda putra Kevin/Marcus.

    7 Februari 2019
  • Daftar Iklan Baris

    Iklan Pengumuman

    Iklan Pengumuman

    7 Februari 2019
Koran Tempo
  • TEMPO.CO
  • Majalah Tempo
  • Majalah Tempo English
  • Koran Tempo
  • Tempo Institute
  • Indonesiana
  • Tempo Store
  • Tempo.co English

© 2018 PT. Info Media Digital, All right reserved