Pusat Data Nasional Perkuat Kedaulatan Data Indonesia

Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital di berbagai sektor. Salah satu upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan membangun Pusat Data Nasional (PDN) yang komprehensif.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan kehadiran PDN akan memperkuat kedaulatan negara. 

“Konsep kedaulatan data berarti suatu negara atau entitas mampu mengatur data sesuai kebutuhan. Pemerintah Indonesia melakukan tata kelola data agar membawa manfaat bagi masyarakat dan telah mengeluarkan kebijakan pemanfaatan data melalui PDN,” ujar Menkominfo Budi Arie dalam bincang-bincang di CNN, Senin malam, 4 Desember 2023.

Menurut Menteri Budi Arie, kedaulatan data Indonesia sangat penting karena negara-negara maju juga melakukan hal serupa. Komisioner Uni Eropa, Ursula Von Der Leyen kerap menggaungkan kedaulatan teknologi, yang berarti kemampuan Uni Eropa secara teknologi untuk membuat pilihan sendiri berdasarkan aturan yang berlaku di kawasan tersebut.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Sulistyo menyebut bahwa demi menjaga kedaulatan negara tersebut, maka infrastruktur PDN yang sudah dibangun oleh Kementerian Kominfo harus dilindungi. 

“Karena ini menjadi bagian dari infrastruktur vital, maka perlu dikelola dengan baik. Kita harus mampu mengatur manajemen risiko, kepatuhan standar-standar keamanan data,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Kemkominfo sedang membangun PDN di Kawasan Deltamas, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dibangun sejak akhir 2022, proyek ini ditargetkan rampung pada 2024.  Selain di Cikarang, PDN juga siap dibangun di Batam dan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.

Menurut Sulistyo, ada dua hal penting yang patut menjadi perhatian semua pihak. Pertama yakni melindungi PDN sebagai infrastruktur informasi vital. Kedua, memberi kesadaran pada publik tentang pentingnya mengelola dan menjaga keamanan data. 

Menteri Budi Aire optimistis hal tersebut mampu dijalankan dengan syarat. 

“Dengan peran bersama pemerintah dan masayarakat, keamanan data dalam infrastruktur vital ini bisa kita lindungi,” ujarnya.

Terpisah, CEO Inixindo Jogja, Andi Yuniantoro menilai pembangunan PDN sebagai langkah konkret menuju kedaulatan data dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. 

"Pentingnya PDN terletak pada langkah berani untuk menjadikan data sebagai sumber kebenaran tunggal. Bayangkan berapa banyak data terkait kesehatan yang dimiliki oleh daerah. Data tersebut harus dikonsolidasi untuk dapat dianalisis," ujar Andi dalam talkshow Integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pilar Transformasi Digital Indonesia.

Menurut Budi Arie, kepemimpinan digital harus diterapkan secara hirarkis. Proses digitalisasi dianggap sebagai titik tanpa kembalinya (point of no return). 

"Proses digitalisasi akan terus berlanjut, sehingga kepemimpinan digital dari atas ke bawah merupakan hal yang mutlak," kata dia.