Kemendagri Beberkan Pentingnya Realisasi APBD Sejak Awal Tahun Bagi Daerah dan Masyarakat

Kementerian Dalam Negeri membeberkan sejumlah faktor penting dalam realisasi APBD sejak awal tahun. Hal tersebut dikatakan  Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, pada saat melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi realisasi APBD di Kabupaten Badung, Bali, sekaligus sebagai keynote speech pada seminar dengan tema ‘Reformasi Birokrasi ASN dan Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan ASN Menuju Tata Kelola Keuangan Daerah yang Adaptif, Responsif, Transparan dan akuntabel’ di The Trans Resort Bali, Badung, Bali, Jumat, 17 Februari 2023.

Kemendagri terus berupaya, agar realisasi APBD dilaksanakan sejak awal tahun. "Kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan waktu, segera dilaksanakan diawal tahun. Lelang dipercepat, administrasi juga  disegerakan," ungkap Fatoni.

Menurut Fatoni, "salah satu pentingnya realisasi APBD digenjot sejak awal tahun, yaitu uang akan beredar di masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, menggerakkan roda ekonomi dan akan meningkatkan perekonomian daerah."

"Kedua, pembangunan lebih cepat dan dimulai sejak awal tahun. Sehingga kinerja pemerintah daerah meningkat, kehadiran negara dan pemerintah akan lebih dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat tahu, pemerintah bekerja sepanjang tahun, dan ini akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan."

Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuda Kemendagri.

"Ketiga, perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga bisa dilaksanakan sejak awal tahun. Sehingga masyarakat menikmati kualitas pelayanan publik yang baik sepanjang tahun. Ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi."

"Keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dan program yang berjalan sepanjang tahun, dimulai sejak awal tahun akan lebih cepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak program dan kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat, bantuan sosial, kegiatan dibidang perekonomian, akan berdampak dan bisa dirasakan masyarakat," sambung Fatoni.'

"Kelima, dapat meningkatkan daya saing daerah. Keenam, menyerap tenaga kerja dan ketujuh menggairahkan investasi dan menarik investor," kata Fatoni.

Selain itu, Fatoni juga menyampaikan, bahwa Pemerintah Daerah perlu menganggarkan Belanja Tak Terduga (BTT) dan Bantuan Sosial (Bansos) untuk keperluan darurat dan mendesak. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, Pemda dapat menggunakan BTT untuk melakukan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya. 

Diketahui, Kabupaten Badung merupakan salah satu daerah yang paling terdampak karena Pandemi Covid-19. Sektor wisata yang    menjadi andalan Kabupaten Badung menjadi stagnan. Ekonomi masyarakat menjadi terpuruk. Sektor-sektor lain ikut terdampak. Maka Fatoni berpesan, "perlu segera digenjot realisasi APBD, agar  cepat membangkitkan ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan lapangan kerja,"  pungkas Fatoni.