maaf email atau password anda salah

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Google

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini

Satu Akun, Untuk Semua Akses


Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Satu Akun, Untuk Semua Akses

Masukan alamat email Anda, untuk mereset password

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Ubah No. Telepon

Ubah Kata Sandi

Topik Favorit

Hapus Berita

Apakah Anda yakin akan menghapus berita?

Ubah Data Diri

Jenis Kelamin


Kemendagri: Anggaran Belanja Tak Terduga untuk Tangani Inflasi

Selasa, 20 September 2022

Kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan harus menjadi perhatian pemerintah daerah. #Infotempo

Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022, Rabu, 14 September 2022.. tempo : 167533407899

Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah tidak ragu menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk mengendalikan dan menangani dampak inflasi. "Daerah diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi,” kata Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni, dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi Tahun 2022 bertajuk "Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan: Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP)", Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 14 September 2022.

Fatoni menambahkan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerja sama antardaerah harus menjadi perhatian. “Juga memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah," ujarnya.

Penjelasan pemanfaatan anggaran BTT diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 500/4825/SJ yang dikeluarkan pada 19 Agustus 2022. Fatoni mengingatkan seluruh pemda mengoptimalkan penggunaan BTT dalam rangka mengendalikan inflasi di daerah.

Menurut dia, pengendalian inflasi masuk dalam kategori mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (4) Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, diatur pula dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Agus Fatoni, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

Dalam keadaan darurat, kata Fatoni, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. “Termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang bersangkutan, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran," ujarnya.

Pemda dapat menggunakan sebagian BTT melalui pergeseran ke dalam alokasi anggaran perangkat daerah yang membidangi urusan terkait. "Pemerintah daerah mengintensifkan jaring pengaman sosial, baik dari belanja tak terduga, anggaran bantuan sosial, anggaran desa, dan realokasi dana alokasi umum, maupun bantuan sosial dari pemerintah pusat,” kata Fatoni.

Instrumen anggaran lainnya yang dapat digunakan pemda yakni dengan memanfaatkan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk periode Oktober 2022 hingga Desember 2022. "Belanja wajib tidak termasuk belanja wajib 25 persen dari dana trasfer umum yang telah dianggarakan pada APBD Tahun Anggaran 2022,” ucapnya.

Fatoni menjelaskan tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

Sebagai informasi, rakorpusda ini dihadiri oleh berbagai pihak dari pemerintah pusat dan daerah. Di antaranya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Wakil Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Biro/Kepala Bagian Perekonomian dan lainnya.

Selain Fatoni, turut hadir Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Newsletter

Dapatkan Ringkasan berita eksklusif dan mendalam Tempo di inbox email Anda setiap hari dengan Ikuti Newsletter gratis.

Berita Lainnya

Konten Eksklusif Lainnya

  • 2 Februari 2023

  • 1 Februari 2023

  • 31 Januari 2023

  • 30 Januari 2023


Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.

Login Langganan